Artikel Ilmiah : E1A007108 a.n. WINDU ADESETYA
| NIM | E1A007108 |
|---|---|
| Namamhs | WINDU ADESETYA |
| Judul Artikel | EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun kebijakan formulasi peraturan perundangan - undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis - jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan system minimum umum dan sistem maksimum umum yang di anut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang - undang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian dengan bersaranakan teknologi canggih. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Regulation about gambling have been arranged in Criminal Code law (KUHP) according to changed regulation No. 7 Year 1974 about publisher of gambling. But policy of law and regulation formulation have some weakness. At aplikative phase, judge not free to determine crime sanction type to be imposed to gambling maker. This matter caused by maximum and minimum common systems which embraced by KUHP, so that any crime sanction type which decanted in regulation have to applied by judge. Policy of gambling overcoming in the future remain to must be done with penal medium. Policy of criminal law Formulation have to be more optimal and can to reach gambling growth with have sophisticated technological medium. Rehabilitation system in spite of intending to return the prisoners to be better ones also aimed at protecting the people from any possible criminal recurrence by the prisoners. It is an implementation and integral part of values contained in Ideology of Pancasila and the Constitution 1945. In order to implement the rehabilitation system, participation and involvement of community is also required either by a cooperation in rehabilitation or acceptance of the prisoners who have underwent their punishment. |
| Kata kunci | Perjudian, Sistem Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan |
| Pembimbing 1 | Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Budiyono, S.H.,M.Hum. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 136 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |