Artikel Ilmiah : E1B019003 a.n. MUHAMMAD KAMIL ABIYYU
| NIM | E1B019003 |
|---|---|
| Namamhs | MUHAMMAD KAMIL ABIYYU |
| Judul Artikel | MARRIAGE ANNULMENT DUE TO HUSBAND STILL BOUNDING IN MARRIAGE (Study Decisions of Cibinong Religious Court Number : 5235/Pdt.G/2022/PA.Cbn) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur di dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan karena suami masih terikat perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 5235/Pdt.G/2022/PA.Cbn). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 5235/Pdt.G/PA.Cbn dan akibat hukum dari permbatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan pada Perkara Nomor 5235/Pdt.G/2022/ PA.Cbn mendasarkan pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim yang mendasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kurang tepat karena pencatatan perkawinan sudah didasarkan pada Akta Cerai Tergugat. Menurut Peneliti, hakim dapat menambahkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 23 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah putusnya hubungan hukum sebagai suami-istri antara Penggugat dan Tergugat. Perkawinan dianggap tidak pernah ada sehingga status dari keduanya kembali seperti semula. Tidak menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak karena tidak ada anak yang lahir dari perkawinan ini. Pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Pembagian harta bersama juga dilakukan sesuai ketentuan hukum islam yang menyatakan bahwa harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya, yakni harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh setelah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | An annulment of a marriage is a court action in the form of a decision declaring the marriage to be declared invalid. An annulment of a marriage can be done if the marriage does not meet the requirements for a valid marriage as stipulated in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. Based on this description, the researcher is interested in conducting research on the annulment of marriages because the husband is still married (Study of Decisions of the Cibinong Religious Court Number: 5235/Pdt.G/2022/PA.Cbn). The formulation of the problem of this research is how the judge considers in deciding a case for annulment of marriage because the husband is still married to the decision of the Cibinong Religious Court Number: 5235/Pdt.G/PA.Cbn and the legal consequences of annulling a marriage. The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research specifications. The data source used is secondary data by collecting data using literature studies presented with narrative text, and the data analysis method used is qualitative normative. The results of the research and discussion show that the judges granted the request for annulment of the marriage because the husband was still bound by marriage in Case Number 5235/Pdt.G/2022/PA.Cbn based on Article 44 Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 72 paragraph (2) Compilation Islamic law. The judge's consideration based on Article 44 of Government Regulation Number 9 of 1975 is not quite right because the marriage registration is based on the Defendant's Divorce Deed. According to the researcher, to strengthen the decision the panel of judges can add Article 3 of the Marriage Law jo. Article 40 Government Regulation Number 9 of 1975, Article 23 of the Marriage Law jo. Article 73 Compilation of Islamic Law (KHI), and Article 24 of the Marriage Law. The legal consequence resulting from this decision is the termination of the legal relationship between the Plaintiff and the Defendant as husband and wife. The marriage is deemed to have never existed, returning both parties to their original status. This decision does not affect the legal status of any children, as there were no children born from this marriage. The division of shared property is carried out according to the agreement reached by both parties. The division of shared property is also done in accordance with Islamic law, which states that the wealth of the husband and wife is separate from each other. |
| Kata kunci | Pembatalan Perkawinan, Suami Terikat Perkawinan |
| Pembimbing 1 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Drs. Noor Asyik, M.Ag. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2023-07-26 12:54:58.698659 |