Artikel Ilmiah : E1E008038 a.n. MUCHAMAD CHOIRUL ANAM
| NIM | E1E008038 |
|---|---|
| Namamhs | MUCHAMAD CHOIRUL ANAM |
| Judul Artikel | PENGANGKATAN GURU HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Dalam dunia pendidikan, guru yang berkualitas menjamin anak didik yang berkualitas pula. Pengangkatan guru honorer menimbulkan problematika tersendiri dewasa ini. Pengangkatan tenaga honorer mendapat perlakuan khusus oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012. Berdasarkan kondisi kepegawaian di Kabupaten Banyumas tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah: 1. Bagaimanakah proses pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Banyumas ? 2. Hambatan normatif apakah yang timbul pada pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Banyumas ? Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan adalah preskriptif. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumenter dan studi kepustakaan. Metode penyajian bahan hukum dengan cara teks naratif dan tabel matrik. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan model interprestasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyumas terbagi dalam dua kategori yaitu kategori I pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD untuk menjadi CPNS dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi. Kategori II pengangkatan tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD untuk menjadi CPNS dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer. 2. Hambatan normatif yang timbul pada pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Banyumas yaitu terjadi ketimpangan antara tersedianya kuota bagi CPNS dengan jumlah guru honorer di Kabupaten Banyumas, tidak ada perlindungan hukum terhadap guru honorer yang tidak lolos seleksi, dan ijasah tidak sesuai kompetensinya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In the world of education, qualified teachers guarantee qualified students also. The appointment of honorary teacher raises its own problems nowadays. The appointment of honorary workers got special treatment by the Government by issuing Government Regulation No. 48 year 2005 concerning the appointment of Honorary became a candidate for civil servants as has been modified twice, last by Government Regulation No. 56 year 2012. Under conditions of civil service in Banyumas district, then the problems studied are: 1. How does the process of appointing honorary teacher became a candidate for civil servants in district of Banyumas.? 2. Normative Constraints that arise in the appointment of honorary teachers became a candidate civil servants in Banyumas? The approach method in this study is a normative juridical approach. Specifications is used prescriptive. Source material of law is the primary and secondary legal materials. Legal materials collecting method using documentation and literature study. Method of presenting material law by narrative text and tables matrix. Analysis of legal materials using the method of qualitative analysis of the normative model grammatical interprestasi. Based on the results of research and discussion, it can be summed up as follows: 1. Appointment of honorary workers be a civil servants at district of Banyumas divided into two categories; category I appointment of honorary workers paid by state budget / regional budget for cpns done through examination completeness administration. Category II appointment of honorary workers not paid by APBN / APBD for cpns done through examination administration completeness and pass selection a written examination competence base and competence fields fellow of honorary. 2. Hindrance normative arising during the appointment of honorary teachers being a candidate of civil servants in the district of banyumas that is happening the gap between availability of the quota for cpns by the number of honorary teachers in the district of Banyumas, there is no legal protection for of honorary teachers were not accepted, and the diploma is not appropriate competence. |
| Kata kunci | Guru Honorer, Tenaga Honorer, Pengangkatan |
| Pembimbing 1 | Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Hj. Setiadjeng Kadarsih, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Tahun | 2013 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |