Artikel Ilmiah : E1A019145 a.n. RAFIKA HIDAYAT
| NIM | E1A019145 |
|---|---|
| Namamhs | RAFIKA HIDAYAT |
| Judul Artikel | Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Istri Masih Terikat Perkawinan (Studi Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Wsb) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pembatalan perkawinan merupakan batalnya suatu perkawinan karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Salah satu penyebab terjadinya pembatalan perkawinan adalah karena istri masih terikat perkawinan dengan pria lain, seperti dalam perkara mengenai pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor Putusan 745/Pdt.G/2021/PA.Wsb. pembatalan perkawinan dalam perkara ini terjadi karena adanya pemalsuan identitas oleh Termohon II (istri) yang mengaku sebagai janda cerai mati, padahal kenyataannya masih berstatus sebagai istri sah dari pria lain dengan memalsukan akta kematian suaminya. Peneliti menyusun rumusan masalah mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena istri masih terikat perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Wsb, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya suatu pembatalan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PA.Wsb sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 40 huruf a. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukumnya. Sebaiknya hakim juga menambahkan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, serta Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan adalah status Termohon I dan Termohon II kembali seperti keadaan semula dan pembagian harta bersama masing-masing memperoleh seperdua bagian; serta tidak berakibat hukum bagi anak dan pihak ketiga. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Marriage annulment is the cancellation of a marriage because it does not fulfill the pillars and conditions for a valid marriage. One of the causes of marriage annulment is because the wife is still married to another man, as in the case regarding the annulment of a marriage at the Wonosobo Religious Court with Decision Number 745/Pdt.G/2021/PA.Wsb. The cancellation of the marriage in this case occurred due to identity falsification by Respondent II (wife) who claimed to be a divorcee, when in reality she still had the status of the legal wife of another man by falsifying her husband's death certificate. The researcher compiled the formulation of the problem regarding how the basis of the judge's legal considerations in granting the request for annulment of marriage because the wife is still bound by marriage to the Wonosobo Religious Court Decision Number 745/Pdt.G/2021/PA.Wsb, as well as the legal consequences arising from the existence of an annulment of marriage. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. The data source used is secondary data with the data collection method carried out by library research, then the data obtained is presented in the form of narrative text and the data analysis method used is qualitative normative method. Based on the research data and discussion, it can be concluded that the cancellation of marriage in Decision Number 745/Pdt.G/2021/PA.Wsb is in accordance with the provisions stipulated in the Compilation of Islamic Law, namely Article 40 letter a. In his legal considerations, the judge did not include Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as his legal basis. The judge should also add Article 9 and Article 3 paragraph (1) of the Marriage Law, as well as Article 71 letter b of the Compilation of Islamic Law as the basis for his legal considerations. The legal consequences arising from the annulment of the marriage were that the status of Respondent I and Respondent II returned to their original state and the division of joint assets each received half a portion; and does not have legal consequences for children and third parties. |
| Kata kunci | Pembatalan Perkawinan, Terikat Perkawinan |
| Pembimbing 1 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Drs. Noor Asyik, M.Ag. |
| Pembimbing 3 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2023-07-21 21:09:31.869723 |