Artikel Ilmiah : E1A019028 a.n. BRILIAN ANDRI JATMIKO
| NIM | E1A019028 |
|---|---|
| Namamhs | BRILIAN ANDRI JATMIKO |
| Judul Artikel | PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan yang sejatinya perlu diselesaikan. Kebijakan mengenai penyakit masyarakat di Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyakit Masyarakat. Penegakan hukum merupakan tahapan dari suatu kebijakan atau peraturan agar peraturan atau kebijakan itu senantiasa untuk ditegakan. Berkaitan dengan penegakan hukum itu, perlu diketahui mengenai kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap penanggulangan penyakit masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara dan studi pustaka yang berlokasi di Kabupaten Purbalingga dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Kendala yang dialami selama melakukan penegakan hukum terdiri dari empat faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor anggaran, dan faktor masyarakat. Terkait upaya yang dilakukan, bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum melakukan upaya terkait yang perlu segera dilakukan yaitu kordinasi dengan Pemkab untuk perbaikan rumah singgah. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Society's disease is a social phenomenon that has existed since humans were created that actually needs to be resolved. Policies regarding community diseases in Purbalingga Regency are regulated in Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning Community Diseases. Law enforcement is a stage of a policy or regulation so that the regulation or policy is always upheld. In connection with law enforcement, it is necessary to know about the obstacles and efforts made by the government to overcome community diseases. The research method using normative juridical with the specification of this research is descriptive-analytical. This data collection method was carried out by conducting interviews and literature studies located in Purbalingga Regency and presented in the form of descriptive text. The results of this study indicate that law enforcement carried out by the Government of Purbalingga Regency is not fully in accordance with Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning Management of Community Diseases. Obstacles experienced during law enforcement consisted of four factors, namely legal factors, law enforcement factors, budget factors, and community factors. Regarding the efforts made, the Government of Purbalingga Regency has not made the related efforts that need to be carried out immediately, namely coordination with the Regency Government for the repair of halfway houses. |
| Kata kunci | Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Penyakit Masyarakat, Purbalingga |
| Pembimbing 1 | Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 17 |
| Tgl. Entri | 2023-07-21 13:30:53.620014 |