Artikel Ilmiah : E1A019154 a.n. ARWA NUHA FARIDAH
| NIM | E1A019154 |
|---|---|
| Namamhs | ARWA NUHA FARIDAH |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI NEGATIVE WETTELIJKS THEORY PADA PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MASKER KN-95 OLEH KEJAKSAAN TINGGI BANTEN (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS-TPK/2021/PN SRG) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kasus korupsi pengadaan masker KN95 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten melibatkan banyak pihak terkait, namun hanya tiga orang yang ditetapkan menjadi tersangka hingga dilakukan penuntutan terhadap para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten. Para terdakwa yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur PT RAM, dan orang yang menggunakan PT RAM dengan fee pinjam bendera. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi pengadaan masker KN95 telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP sebagaimana sistem pembuktian negative wettelijks theory dan bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti pada perkara tindak pidana korupsi pengadaan masker KN95 pada putusan Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PN SRG. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian ini adalah inventarisasi hukum positif dan deskriptif-analitis serta menggunakan sumber data sekunder sedangkan metode pengumpulan datanya adalah studi pustaka dan metode dokumenter. Adapun metode penyajian data menggunakan teks naratif dan menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif. Maka, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Banten dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan Masker KN 95 dengan nomor register perkara 16/PID.SUS-TPK/2021/PNSRG telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP jo Pasal 183 KUHAP sehingga memunculkan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana (Pasal 183 KUHAP) sebagaimana sistem pembuktian yang diterapkan oleh KUHAP yaitu sistem pembuktian menurut undang- undang secara negative. Kata Kunci: Teori Pembuktian, Kekuatan Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In the case of corruption in procuring KN95 masks at the Banten Provincial Health Office, many related parties were involved. However, only three people were named suspects until the Public Prosecutor of the Banten High Court prosecuted the defendants. The defendants in question are the Commitment Making Officer (PPK), the Director of PT RAM, and people who use PT RAM with a flag borrowing fee. This study aims to find out whether the evidence submitted by the Public Prosecutor at the Banten High Court in the trial of the criminal act of corruption in the procurement of KN95 masks follows Article 183 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 184 of the Criminal Procedure Code as the negative wettelijk theory and what is the strength of the evidentiary tool evidence in the corruption case for the procurement of KN95 masks in decision No. 16/PID. SUS-TPK/2021/PN SRG. The author uses the juridical-normative research method with the specifications of this research are positive legal inventory and descriptive-analytical and uses secondary data sources. In contrast, the data collection method is literature study and documentary method. The data presentation method uses narrative text and qualitative juridical data analysis methods. So, based on the results of the research and discussion above, the authors conclude that the evidence submitted by the Public Prosecutor's Office of the Banten High Court in the corruption case for the procurement of KN 95 masks with case register number 16/PID.SUS -TPK/2021/PNSRG is appropriate with the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 183 of the Criminal Procedure Code, thus giving rise to a judge's conviction to impose a sentence (Article 183 of the Criminal Procedure Code) as the proof system applied by the Criminal Procedure Code, namely the negative wettelijk theory. Keywords: The Theory of Evidence, Evidentiary Powers, Corruption Criminal Acts |
| Kata kunci | The Theory of Evidence, Evidentiary Powers, Corruption Criminal Acts |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr Hibnu Nugroho S.H., M.Hum |
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 28 |
| Tgl. Entri | 2023-06-15 06:49:44.785861 |