Artikel Ilmiah : E1A116045 a.n. MAULANA AHMAD IBRAHIM
| NIM | E1A116045 |
|---|---|
| Namamhs | MAULANA AHMAD IBRAHIM |
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LANGKA OLEH DIPLOMAT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi tentang Kasus Penyelundupan Cula Badak oleh Diplomat Korea Utara di Afrika Selatan pada 2015) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Berdasarkan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, kekebalan dan keistimewaan diplomatik diberikan kepada agen diplomatik untuk memastikan kelancaran misi diplomatik. Dalam praktiknya, tidak sedikit perwakilan diplomatik yang melakukan pelanggaran di negara penerima dengan mengeksploitasi kekebalan yang dimiliki. Pada 2015, dua pria tertangkap di Maputo, Mozambik dan ternyata salah satu orang tersebut, yaitu Pak Chol-jun merupakan diplomat penasihat politik di Kedutaan Besar Korea Utara untuk Pretoria, Afrika Selatan. Di dalam mobil yang terdaftar sebagai kendaraan diplomat ditemukan uang 100 ribu USD dan cula badak seberat 4,5 kilogram yang disimpan dalam tas diplomatik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai kekebalan diplomatik menurut hukum internasional dan menganalisis penyelesaian kasus penyelundupan cula badak yang dilakukan Pak Chol-jun. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analisis (analytical approach) dan pendekatan kasus (case study). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang disajikan dengan teks naratif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa Konvesi Wina 1961 mengatur kekebalan diplomatik dalam Pasal 29 dan 31. Kekebalan untuk tas diplomatik diatur dalam Pasal 27 ayat 4. Kekebalan berupa tidak dapat diganggugugatnya barang milik diplomat dalam Pasal 30 ayat 2 dan kewajiban perwakilan diplomat untuk tetap patuh pada peraturan yang ada di negara penerima diatur dalam Pasal 41 ayat 1. Dalam kasus ini, Pak Chol-jun, seorang anggota diplomat Korea Utara melakukan pelanggaran aturan yang terdapat di Afrika Selatan dengan menyelundupkan cula badak dari Mozambik ke Afrika Selatan. Peraturan yang dilanggar terdapat dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Animals and Plants Pasal 2 ayat 2 sub bagian a. Cula badak tersebut disimpan di dalam tas diplomatik yang berarti melanggar Konvensi Wina 1961 Pasal 27 ayat 4. Pemerintah Afrika Selatan mengeluarkan perintah pengusiran kepada Pak Chol-jun dimulai 30 hari dan apabila gagal untuk mematuhi, dia akan diberikan status persona non-grata. Perintah ini disampaikan ke Kedutaan Besar Korea Utara di Pretoria. Pada 11 Desember 2015, Pak Chol-jun telah meninggalkan negara tersebut. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | According to the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, diplomatic immunities and privileges are granted to diplomatic agents to ensure the smooth running of diplomatic missions. In practice, not a few diplomatic representatives commit offenses in the receiving country by exploiting their immunity. In 2015, Mozambican police detained two men in the country's capital, Maputo. It turned out that one of the men, Pak Chol-jun, was a political adviser diplomat at the North Korean Embassy in Pretoria, South Africa. In a car registered as a diplomat's vehicle, USD 100,000 and 4,5 kilograms of rhino horn stored in a diplomatic bag were found. The purposes of this research are to find out the arrangements governing diplomatic immunity according to international law and analyze the settlement of the rhino horn smuggling case committed by Pak Chol-jun. The approach method used is statute approach, analytical approach and a case approach. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. The data source used is secondary data. The data collection method is done by literature study which is presented with narrative text. The data analysis method used is qualitative normative method. Based on the results of research and dismission, it is known that the 1961 Vienna Convention regulates diplomatic immunity in Articles 29 and 31. Immunity in the form of diplomatic bags in Article 27 paragraph 4. Immunity in the form of inviolability of diplomat's property in Article 30 paragraph 2. The obligation of diplomat representatives to comply with existing regulations in the receiving state in Article 41 paragraph 1. In this case, Pak Chol-jun, a member of the North Korean diplomats, violated the rules in South Africa by smuggling rhino horn from Mozambique. The rhino horn was kept in a diplomatic bag, which is a violation to 1961 Vienna Convention article 27 paragraph 4. The regulations that were violated are contained in the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Animals and Plants (CITES) Article 2 paragraph 2 sub part a. The South African government issued an expulsion order to Mr. Chol-Jun beginning in thirty days, failing which he will be granted persona non-grata status. This order was served on the North Korean Embassy in Pretoria. On December 11, 2015, Pak Chol-jun left the country. |
| Kata kunci | Kekebalan Diplomatik, Staf Diplomatik, Persona Non-Grata, Tas Diplomatik. |
| Pembimbing 1 | Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Wismaningsih, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2023-05-03 11:52:40.661636 |