| NIM | E1A019061 |
|---|
| Namamhs | DIAH AYU MA'RIFATUL JANNAH |
|---|
| Judul Artikel | RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Korupsi sebagai white collar crime dilakukan secara sistematis dan terorganisir sehingga para penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi, oleh karenanya dibutuhkn sebuah metode untuk memberantasnya salah satunya yaitu dengan bantuan justice collaborator yang nantinya memperoleh reward berkat bantuannya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam menetapkan status justice collaborator terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn dan apakah kualifikasi penetapan status justice collaborator dalam Putusan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Jenis metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian tipe preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam menetapkan status justice collaborator yaitu Terdakwa telah memberikan keterangan secara terus terang, mengakui perbuatannya secara terus terang dan kooperatif dalam memberikan keterangan serta bersedia membuka keterlibatan pihak lain baik di dalam perkara ini maupun di perkara yang lain, namun dilihat dari aspek yuridis, seluruh unsur dakwaan pertama telah terbukti sehingga status justice collaborator dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidananya. Terkait aspek sosiologis yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang dan menyesali perbuatannya. Dilihat dari aspek filosofis, Pengadilan Negeri Medan melihat bahwa Terdakwa terkait perannya membantu mengungkap perkara tindak pidana korupsi sehingga pidananya lebih ringan. Kualifikasi penetapan status justice collaborator Majelis Hakim tidak sesuai dengan SEMA No 4 Tahun 2011 karena hakim tidak mempertimbangkan angka 9 huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu permohonan status justice collaborator tidak dimuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Corruption as a white-collar crime is carried out in a systematic and organized manner so that law enforcers often experience difficulties in uncovering the perpetrators of corruption, therefore a method is needed to eradicate it, one of which is with the help of justice collaborators who will later receive rewards for their assistance. This study aims to analyze the judge's decision ratio in determining the status of justice collaborators against perpetrators of corruption in Decision Number: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn. and whether the qualifications for determining the status of justice collaborator in Decision Number: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn are by the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011. The type of legal research method used is normative juridical with prescriptive research specifications. The results of this study indicate that the judge's ratio decidendi in determining the status of justice collaborator, namely the Defendant has given information frankly, admitted his actions frankly and cooperatively in providing information, and is willing to open up the involvement of other parties both in this case and in other cases, but From a juridical perspective, all elements of the first indictment have been proven so that the status of a justice collaborator can be used as a mitigating reason for his criminal conviction. Related to the sociological aspect, namely Defendant has never been punished and the Defendant admits his actions frankly and regrets his actions. Viewed from a philosophical aspect, the Medan District Court sees that the Defendant is related to his role in helping uncover cases of corruption so that his sentence is lighter. The qualifications for determining the justice collaborator status of the Panel of Judges are not by SEMA No. 4 of 2011 because the judges did not consider number 9 letter b of SEMA Number 4 of 2011, namely the request for justice collaborator status was not contained in the Public Prosecutor's Charges. |
|---|
| Kata kunci | Tindak Pidana Korupsi, Ratio Decidendi, Justice Collaborator |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Drs. Antonius Sidik M, S.H., M.S. |
|---|
| Pembimbing 3 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2023 |
|---|
| Jumlah Halaman | 22 |
|---|
| Tgl. Entri | 2023-03-13 11:58:56.096474 |
|---|