Artikel Ilmiah : E1A017133 a.n. IKHSAN PRIMA ANUGRAH
| NIM | E1A017133 |
|---|---|
| Namamhs | IKHSAN PRIMA ANUGRAH |
| Judul Artikel | KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN KEFARMASIAN (STUDI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan pelayanan kefarmasian bagi kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Kemudian yang kedua yaitu Untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhinya. Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Jenis dan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan survei wawancara, metode kepustakaan dan metode dokumenter yang disajikan dengan teks naratif menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian Kebijakan dalam hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kebijakan dalam Pembinaan dan Pengawasan Kefarmasian mendasarkan peraturan Undang Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Masing masing dalam kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk SIDAK (inspeksi mendadak), bentuk pembagian tugas antara kepala seksi mengenai tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, pembinaan melalui visitasi sarana fasilitas pelayanan kefarmasian, pemberian perpanjangan serta pencabutan perizinan sarana kefarmasian. Adapun faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan pelayanan kefarmasian di Kabupaten Tangerang adalah faktor penunjang yaitu : adanya kebijakan yang sudah sesuai dengan Undang-Undang, adanya dukungan lintas sektor di luar Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan adanya bimbingan teknologi terhadap pelayanan kefarmasian. Sedangkan faktor penghambat yaitu jumlah sarana kefarmasian yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang tidak sesuai dengan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinkes Kabupaten Tangerang |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT This study aims to analyze government policy on the supervision and guidance of pharmaceutical services for public health in Tangerang Regency. Then the second is to analyze the factors that influence it. This research uses a juridical sociological research method of qualitative research type with an empirical legal approach. The types and sources of data used are primary and secondary data. Data collection methods using interview surveys, literature methods and documentary methods presented with narrative text using qualitative analysis. The results of this research show that the Policy on Pharmaceutical Development and Supervision is based on the regulations of Health Law Number 36 of 2009 concerning Health, Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 74 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards at Puskesmas, Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 73 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards at Pharmacies, Tangerang Regency Regional Regulation Number 11 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus, Tangerang Regent Regulation Number 88 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Tangerang Regency Health Office. Each of these policies is implemented in the form of SIDAK (unannounced inspections), division of tasks between section heads regarding the duties and functions of the Tangerang District Health Office, guidance through visitation of pharmaceutical service facilities, granting extensions and revocation of licenses for pharmaceutical facilities. The factors that influence government policy in the supervision and guidance of pharmaceutical services in Tangerang Regency are supporting factors, namely: the existence of policies that are in accordance with the Law, the existence of cross-sectoral support outside the Tangerang Regency Health Office and the existence of technological guidance on pharmaceutical services. Meanwhile, the inhibiting factors are the number of pharmaceutical facilities spread throughout the Tangerang Regency area, which is not in accordance with the human resources available at the Tangerang Regency Health Office. |
| Kata kunci | Kata kunci : Kebijakan Pemerintah, Pembinaan, Pengawasan, Pelayanan Kefarmasian, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat |
| Pembimbing 1 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Alef Musyahadah Rahma, S.H., M.H. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2023-03-06 13:11:50.578323 |