Artikel Ilmiah : E1A016241 a.n. ARDIN GUSTYANSAH IBRANI
| NIM | E1A016241 |
|---|---|
| Namamhs | ARDIN GUSTYANSAH IBRANI |
| Judul Artikel | Ratio Decidendi Terhadap Pengabulan Gugatan Lain-Lain Perselisahan Sisa Hasil Penjualan Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Kreditor Separatis Dalam Kepailitan (Studi Putusan Perkara Nomor 4/Pdt. Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Smg) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Ratio Decidendi Terhadap Pengabulan Gugatan Lain-Lain Perselisihan Sisa Hasil Penjualan Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Kreditor Separatis Dalam Kepailitan (Studi Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Smg) Oleh : Ardin Gustyansah Ibrani E1A016241 ABSTRAK Kepailitan merupakan salah satu cara penyelesaian untuk Debitor wanprestasi yang dimana terdapat dua Kreditor atau lebih yang salah satu utang telah jatuh tempo. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU KPKPU”) menyebutkan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Didalam hukum kepailitan di Indonesia mengenal 3 (tiga) jenis dari pada Kreditor yaitu, Kreditor preferen, Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren. Kreditor Separatis adalah Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan seperti halnya hak tanggungan. Kreditor Separatis sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU, dapat mengeksekusi agunannya seolah - olah tidak terjadi Kepailitan. Kreditor Separatis setelah melakukan eksekusi terhadap agunannya maka berdasarkan Pasal 60 ayat (1) harus melaporkan kepada kurator apabila ada sisa maka harus dikembalikan ke kurator. Dalam kepailtan bukan tidak dimungkina terjadi perselisihan, maka dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) menjelasakan apabila ada perselisihan dimana Kreditor, Debitor, dan kurator menjadi para pihak yang berperkara terkait harta pailit dapat melalui Gugatan Lain-lain. Salah satu perkara Gugatan Lain-lain terkait perselisihan sisa hasil dimana piahk yang berperkara dalam hal ini adalah Kreditor dengan kurator adalah perkara Nomor 4Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN.Niaga.Smg. Tujuan dari penelitian ini mengetahui pertimbangan hakim dan akibat atau upaya hukum pada putusan a quo dalam perpektif Hukum Acara Perdata. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normative. Penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta metode analisis data kualitatif. Data bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ratio decidendi dalam mengabulkan Gugatan Lain - Lain terkait perselisihan sisa hasil penjualan yang dilakukan oleh Kreditor Separatis adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60 ayat (1) UU KPKPU. Akibat hukum yang timbul adalah menghukum Tergugat untuk menyerahkannya sisa hasil penjualan sebesar penjualan sebesar Rp. 13.348.496.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh depan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Kurator untuk dimasukan kedalam boedel pailit, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugat dapat mengajukan eksekusi kepada pengadilan negeri dengan cara mensita harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Kata kunci : Kepailitan, Kreditor Separatis, pembagian hasil lelang |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Decidendi's Ratio To Miscellaneous Lawsuits Dispute Over Proceeds From Sale of Execution of Dependent Rights By Separatist Creditors In Insolvency (Case Decision Study No. 4/Rev.Sus-Miscellaneous Lawsuit/2020/PN. Commerce.Smg) By : Ardin Gustyansah Ibrani E1A016241 ABSTRACT Insolvency is one of the ways of settlement for defaulting Debtors where there are two or more Creditors of which one of the debts has matured. In the provisions of Article 1 number 1 of Law Number 37 of 2004 concerning Insolvency and Postponement of Debt Payment Obligations (hereinafter referred to as the "KPKPU Law") states that Insolvency is a general confiscation of all assets of the Bankruptcy Debtor whose management and settlement are carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. In insolvency law in Indonesia, there are 3 (three) types of Creditors , namely, preferred Creditors, Separatist Creditors and Concurrent Creditors. Separatist Creditors are Creditors who hold the right of treasury guarantee as well as the right of dependents. Separatist Creditors as in the provisions of Article 55 paragraph (1) of the KPKPU Law, can execute their collateral as if there is no insolvency. The Separatist Creditor after executing his collateral then under Article 60 paragraph (1) must report to the curator if there is any residue then it must be returned to the curator. In the case of a dispute, it is not impossible for a dispute to occur, so in the provisions of Article 3 paragraph (1) it is explained that if there is a dispute where creditors, debtors, and curators become the parties to the litigation related to bankruptcy assets can be through other claims. One of the Miscellaneous Suit cases related to the dispute over the outcome where the piahk who litigated in this case is the Creditor with the curator is case No. 4Pdt.Sus-Miscellaneous Suit/2020/PN. Niaga.Smg. The purpose of this study is to determine the judge's considerations and the consequences or remedies on a quo ruling in the perspective of Civil Procedural Law. The method of approach used is the normative juridical method. Presentation of data in the form of narrative descriptions, as well as methods of qualitative data analysis. The data on the legal materials obtained will be analyzed normatively-qualitatively. The results of the study show that the ratio decidendi in granting Other Claims related to disputes over the remaining proceeds from sales made by Separatist Creditors is in accordance with the provisions of Article 3 paragraph (1), Article 55 paragraph (1), Article 60 paragraph (1) of the KPKPU Law. The legal consequences that arise are punishing the Defendant to hand over the remaining sales proceeds in the amount of Rp. 13,348,496,000.- (thirteen billion three hundred forty forty million four hundred and ninety six thousand rupiah) to the Curator to be included in the bankrupt bank, if the defendant does not carry out the contents of the decision which has permanent legal force then the plaintiff can submit an execution to the court the country by confiscating the movable and immovable property of the Defendant Keywords : Insolvency, Separatist Creditors, distribution of auction proceeds |
| Kata kunci | Kepailitan, Kreditor Separatis, pembagian hasil lelang |
| Pembimbing 1 | Sanyoto., S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr.Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Pramono Suko Legowo, S.H., M.Hum, |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2023-03-03 10:50:51.359466 |