Artikel Ilmiah : E1A019156 a.n. ALIZA ORIZKIANA
| NIM | E1A019156 |
|---|---|
| Namamhs | ALIZA ORIZKIANA |
| Judul Artikel | PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMBUKTIAN DAKWAAN PRIMER DAN PUTUSAN PEMIDANAAN YANG MELEBIHI TUNTUTAN (Studi Atas Ketepatan Pemilihan Antara Dakwaan Primer dan Subsidair Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pertimbangan hukum hakim ada sebelum hakim memberikan putusan. Berkaitan dengan pertimbangan hakim, pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan primer, yang kemudian memberikan pemidanaan yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum. Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan menginventarisasi bahan hukum primer dan dilakukan studi pustaka pada bahan hukum sekunder yang kemudian dilakukan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa majelis hakim dalam menilai dakwaan primer penuntut umum mengenai unsur secara melawan hukum tidaklah tepat. Bahwa tindakan terdakwa lebih tepat dikategorikan memenuhi unsur dalam dakwaan subsidair penuntut umum yaitu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang PTPK. Terkait putusan pemidanaan yang diberikan, majelis hakim telah sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam KUHAP. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The judge's legal considerations exist before the judge makes a decision. Concerning the judge's considerations, in Decision Number 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, the panel of judges decided that the defendant was guilty according to the primary charge, which then gave a higher sentence than the public prosecutor's demands. The panel of judges considered that the defendant had been proven guilty of unlawfully committing the criminal act of corruption together as the public prosecutor's primary charge. The research method used in this research is normative juridical with the specification of this research being analytical prescriptive. The method of collecting legal materials in this study was to take inventory of primary legal materials and conduct a literature study on secondary legal materials which were then carried out qualitative analysis. The results of this study indicate that the panel of judges in assessing the public prosecutor's primary charge indictment regarding elements of unlawful acts was incorrect. Whereas the defendant's actions are more appropriately categorized as fulfilling the elements in the public prosecutor's subsidiary indictment, namely, abusing his authority, opportunity, and means due to his position, as stated in Article 3 of the PTPK Law. Regarding the sentencing decision, the panel of judges has complied with the guidelines contained in the Criminal Procedure Code |
| Kata kunci | Pertimbangan Hakim, Pemidanaan, Dakwaan Primer, Korupsi |
| Pembimbing 1 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | 2023-02-20 16:38:13.763874 |