Artikel Ilmiah : E1B018030 a.n. RIZKY DANI LAKSANA
| NIM | E1B018030 |
|---|---|
| Namamhs | RIZKY DANI LAKSANA |
| Judul Artikel | IDENTIFICATION OF CRITERIA AND ESTABLISHMENT OF SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF MUTATION OF ADMINISTRATIVE POSITIONS IN THE LOCAL GOVERNMENT OF PURWOREJO REGENCY |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Mutasi adalah perpindahan atau alih tugas dari suatu unit organisasi ke unit organisasi lain. Mutasi merupakan salah satu subjek yang disusun dan ditetapkan dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menerapkan sistem merit dalam pelaksanaannya. Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian daerah. Tanpa dilakukan pengawasan terhadap Kepala Daerah sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu pelanggaran yang kerap dilakukan adalah pelaksanaan mutasi dan disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya terhadap Pejabat Administrator yang tidak sesuai dengan kriteria dan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini mengacu kepada Surat Rekomendasi KASN Nomor B-4172/KASN/11/2021 tentang Rekomendasi terkait dengan Dugaan Pelanggaran dalam Mutasi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian memenuhi Kriteria pelanggaran mutasi jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Purworejo menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. 3 kriteria pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Pelanggaran terhadap Subtansi, Pelanggaran terhadap Prosedur dan Pelanggaran terhadap wewenang serta mengetahui bagaimana mekanisme penilaian danpenetapan sanksi bagi pelanggaran mutasi jabatan |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Mutation is the movement or transfer of tasks from one organizational unit to another organizational unit. Mutation is one of the subjects compiled and established in the management of Civil Servants who apply the merit system in its implementation. The Regional Head as the Civil Service Supervisory Officer in the Regional Government is responsible for organizing regional personnel management. Without supervision of the Regional Head, it is very possible for violations to occur in the implementation of their duties. One of the violations that are often committed is the implementation of mutations and discipline of Civil Servants, especially against Administrator Officers who do not comply with the criteria and procedures that have been regulated in Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Service Discipline. This research refers to the KASN Recommendation Letter Number B-4172 / KASN / 11/2021 concerning Recommendations related to Alleged Violations in the Mutation of Administrator Officials in the Purworejo Regency Government Environment. This research uses a normative juridical approach method with prescriptive research specifications. The data source used is secondary data. The data collection method is carried out with literature studies and interviews, the data obtained are presented with narrative texts, and the data analysis method used is a qualitative normative method. The results of this study concluded that the Civil Service Supervisory Officer met the criteria for violating the mutation of administrative positions within the Purworejo Regional Government according to Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration. The 3 criteria for violations committed by the Civil Service Supervisory Officer are Violations of Substance, Violations of Procedures, and Violations of authority also knowing how the mechanism for assessing and imposing sanctions for violations of office mutations |
| Kata kunci | Identifikasi, Kriteria, Sanksi, Pelanggaran, Mutasi Jabatan |
| Pembimbing 1 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.H. |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | 2023-02-16 00:05:01.636615 |