Artikel Ilmiah : F1B115035 a.n. KIKI RIZKY AMALIA
| NIM | F1B115035 |
|---|---|
| Namamhs | KIKI RIZKY AMALIA |
| Judul Artikel | PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN DESA MISKIN DI KABUPATEN PURBALINGGA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kemiskinan di Indonesia memiliki kompleksitas dengan segala permasalahan serta hambatan perkembangnya, mulai dari kurangnya pengetahuan, terbatasnya akses pemasaran, keterbatasan sumber daya manusia, hingga permasalahan keterbatasan permodalan. Melihat hal tersebut pemerintah tidak dapat tinggal diam, melalui Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan dibuatnya program pemberdayaan desa zona merah atau desa miskin yang bertujuan untuk mengembangkan sektor UKM dengan mengajak pelaku UKM dan pihak lain/ stakeholders untuk ikut berpartisipasi dalam proses kolaborasi dalam pengembangan desa miskin di Kabupaten Purbalingga. Collaborative Governance saat ini merupakan model yang banyak digunakan dalam menyelesaikan permasalahan publik serta dijadikan prinsip dalam menjalankan suatu program, salah satunya digunakan dalam program pemberdayaan desa miskin di Kabupaten Purbalingga di mana program ini bertujuan untuk mengembangkan desa dengan memanfaatkan sumber daya potensi lokal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Proses Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Desa Miskin di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kabupaten Purbalingga. Metode analisis yang digunakan adalah interaktif, keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber. Teori yang digunakan yaitu dengan mengadaptasi model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash, serta teori Ukuran Keberhasilan Kolaborasi dari De Seve. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum proses Collaborative Governance yang dilakukan dalam pemberdayaan desa di Purbalingga ini mampu mengubah kondisi sektor UKM menjadi lebih baik, mendorong peningkatan pendapatan melalui bantuan pemasaran produk oleh pemerintah dan swasta, serta memaksimalkan potensi sumber daya lokal yang ada dengan cara memberikan pelatihan, pembinaan dalam mengelola potensi sumber daya lokal yang dimiliki. Sedangkan untuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat belum berjalan dengan baik, dimana belum adanya forum komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Melainkan komunikasi hanya terjadi ketika pihak-pihak memiliki kepentingan serta kebutuhan saja. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Proverty in Indonesia has complexity with all problems as well as its developmental obstacles, starting from lacking of knowledge, the limitation of marketing access, the limitation of human resources until the problem of limited capital. Seeing the case, government does not remain in silent, through Cooperative and Small and medium-sized enterprise agency, government try to solve the problems by making poor village empowerment program that is aimed to develop the small and medium-sized enterprises(SMEs) sector by asking SMEs performers and other stakeholders or parties to involve participating in collaboration process in developing SMEs sector in Purbalingga Regency. Collaborative Governance is currently a model that is commonly used by a program such as used in program poor village empowerment in Purbalingga Regency where this program is aimed to develop poor village by utilizing local potential resources. The purpose of this research is to find out and describe the process of collaborative governance in empowerment poor village in Purbalingga Regency. Research method that is used in this research is qualitative descriptive research. The location of the research is in Purbalingga Regency. Analysis method that is used is interactive, the validity of the data is tested by source triangulation. Theory used is by adapting the model of Collaborative Governance according to Ansell and Gash, and size of collaboration successful theory from De Seve. The result of the research shows that generally, the process of Collaborative Governance that is done in program empowerment of poor villages can change the SMEs sector to be better, push the increasing of income through the helping of product marketing by government and private, as well as maximize local resources that is owned. While, for the communication that is done by party involved has not run well, where there has not been communication forum between all parties that are involved. The communication only happens when all parties have interests and needs only. |
| Kata kunci | Collaborative Governance, Pengembangan UKM, UK |
| Pembimbing 1 | Dra. Lilis Sri Sulistiani, M.M |
| Pembimbing 2 | Dr. Tobirin, M.Si |
| Pembimbing 3 | Drs. Simin, M.Si |
| Tahun | 2023 |
| Jumlah Halaman | 135 |
| Tgl. Entri | 2023-02-07 14:46:15.309542 |