| NIM | E1A018183 |
|---|
| Namamhs | ENRICO FERDINANTO |
|---|
| Judul Artikel | PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI ILEGAL (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA NOMOR 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pembatalan perkawinan ialah tindakan pembatalan suatu perkawinan karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan didalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Pembatalan suatu perkawinan berupa putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan karena poligami ilegal (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena poligami ilegal pada Perkara Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif sistematis, dan metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa hakim mengabulkan pembatalan perkawinan Perkara Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb dengan mendasarkan pada Pasal 71 (a) dan Pasal 72 Ayat 1 dan 2 KHI. Peneliti tidak sependapat dengan penggunaan Pasal 72 Ayat 1 KHI karena perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa adanya ancaman yang melanggar hukum. Hakim juga hanya mempertimbangkan pada KHI tanpa mempertimbangkan UU No. 1 Tahun 1974 terlebih dahulu. Menurut Peneliti, dalam perkara tersebut lebih tepat mendasarkan pada Pasal 27 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Ayat 2 KHI, karena dalam perkawinan tersebut terjadi salah sangka/penipuan yang dilakukan Termohon dengan memalsukan identitas yang mengaku berstatus jejaka padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Akibat hukum yang ditimbulkannya ini hanya berakibat hukum terhadap para pihak (suami-isteri), dianggap tidak pernah melakukan perkawinan atau perkawinan tidak pernah ada sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 74 Ayat 2 KHI. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Marriage annulment is the act of canceling a marriage because it does not fulfill the conditions and pillars of marriage that have been regulated in Law No. 1 of 1974 and KHI. The cancellation of a marriage is in the form of a court decision declaring the marriage to be invalid, so that the marriage is deemed to have never existed. Based on this description, the researcher is interested in conducting research on the cancellation of marriages due to illegal polygamy (Juridical Review of the Ambarawa Religious Court Decision Number 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb). The formulation of the problem in this study is how the judge's legal considerations in granting the annulment of a marriage because polygamy is illegal in Case Number 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb and the legal consequences it causes. The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research specifications. The data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained is presented in a systematic narrative text, and the data analysis method used is qualitative normative. Based on the results of the research and discussion, it shows that the judge granted the annulment of the marriage due to illegal polygamy in Case Number 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb based on Article 71 letter (a) and Article 72 Paragraphs 1 and 2 KHI. The researcher disagrees with the use of Article 72 Paragraph 1 KHI because the marriage took place without any threat of violating the law. The judge also only considered KHI without considering Law no. 1 of 1974 earlier. According to researcher, in this case it is more appropriate to base on Article 27 Paragraph 2 of Law no. 1 of 1974 in conjunction with Article 72 Paragraph 2 KHI, because in that marriage there was a misunderstanding or fraud committed by the Respondent by falsifying identity who claimed to be a young man even though he was still legally married to his first wife. The legal consequences arising in this case only have legal consequences for the parties (husband and wife), considered to have never entered a marriage or marriage has never existed in accordance with Article 28 Paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Article 74 Paragraph 2 KHI. |
|---|
| Kata kunci | Pembatalan Perkawinan, Poligami Ilegal |
|---|
| Pembimbing 1 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Mukhsinun, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2023 |
|---|
| Jumlah Halaman | 17 |
|---|
| Tgl. Entri | 2023-02-02 16:17:47.089297 |
|---|