Artikel Ilmiah : E1A005104 a.n. HADIWIONO NUGROHO

Kembali Update Delete

NIME1A005104
NamamhsHADIWIONO NUGROHO
Judul ArtikelGUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS JALAN UMUM
(Studi Terhadap Putusan No 66 / Pdt.G / 2010/ PN.Bjm)
Abstrak (Bhs. Indonesia)Skripsi ini berjudul “GUGATAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATAS JALAN UMUM (Studi Terhadap Putusan No 66 / Pdt.G / 2010/ PN.Bjm). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam Putusan No 66 / Pdt.G / 2010/ PN.Bjm)
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Putusan Perkara Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 66 / Pdt.G / 2010/ PN.Bjm dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Ijin Bangunan Gedung, undang-undang serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis dan terperinci, dan analisis data dilakukan secara normatif.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa para Tergugat terbukti telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan membangun bangunan di atas jalan umum tanpa memberitahukan dahulu kepada para penggugat, sehingga merugikan kepentingan umum. Perbuatan para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yaitu bertentangan (melanggar) hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku serta bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan orang lain dalam masyarakat. Hakim menolak ganti kerugian materiil dan immateriil serta menolak gugatan penggugat selebihnya. Hakim mengabulkan tuntutan yaitu berwujud dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, dan Majelis Hakim memutuskan menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulannya, bila tergugat lalai tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
Abtrak (Bhs. Inggris)This undergraduate thesis titled is " Claims to Change Loss with Deed in Tort Caused Build a Public Building in The Public Street (A Study of the District Court Decision on Case In Banjarmasin No 66 / Pdt.G / 2010 / PN.Bjm). This study aims to determine the considerations Law Judge in qualify the elements of deed in tort and Loss caused in District Court Decision on Case In Banjarmasin No 66 / Pdt.G / 2010 / PN.Bjm).
This study used normative juridical approach as a law, using specification of descriptive research. In this study, The Data Resource is using the secondary data from the District Court Decision in Banjarmasin Case No. 66 / Pdt.G / 2010 / PN.Bjm and Local Regulations In Banjarmasin District No.8 of 2009 about Fees and Building Permission, and literature of law books related to research problems. The data obtained are presented in a systematic and Prepared with detail, and normative data analysis.
From the results of this research is about The defendants have proven to be committed an Deed of Tort, because build a Public building on a public street without giving notice to the litigants, So it attack the detriment of the public interest. The Actions of the defendants have met the elements of Tort (Deed In Tort) that is against (violate) the rights of others, in contrary with legal obligations of the offender and in contrary to propriety in taking into account the interests of others in the community. The judge rejected the material and immaterial loss and rejected the litigants claims of the remaining. The judge granted the demands to refund to make a way back to the original state before the deed in tort has begun, and the judges decided to punish the defendants 1 and 2 to pay the defendant forced (dwangsom) to the Litigants of Rp 50,000,000, - (fifty million rupiah) per month, if the defendant was not negligent implement court decisions as of final and binding decision.
Kata kunciGugatan Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum
Pembimbing 1H. Mukhsinun., S.H., M.H.
Pembimbing 2Bambang Heryanto, S.H., M.H
Pembimbing 3
Tahun2012
Jumlah Halaman20
Tgl. Entri(belum diset)
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.