Artikel Ilmiah : E2A020031 a.n. BERRY
| NIM | E2A020031 |
|---|---|
| Namamhs | BERRY |
| Judul Artikel | PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA PENOLAKAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19 (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 113/Pid.B/2020/PN.Pwt dan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 59/Pid.B/2020/PN.Bms) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | BERRY, Program Study Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 113/Pid.B/2020/PN.Pwt dan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 59/Pid.B/2020/PN.Bms)”. Komisi Pembimbing, Ketua. Dr. Setya Wahyudi, S.H. M.H. Anggota Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam penerapan pemidanaan terhadap perkara penolakan pemakaman jenazah Covid-19 dan ketentuan pidana manakah yang lebih tepat diterapkan terhadap perkara Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19 dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 113/Pid.B/2020/PN. Pwt, dan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 59/Pid.B/2020/PN. Bms. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Pertimbangan Hakim dalam memilih dakwaan alternatif untuk diterapkan terhadap perkara penolakan pemakaman Jenazah Covid-19, baik pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 113/Pid.B/2020/PN.Pwt, maupun pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 59/Pid.B/2020/PN.Bms, kurang tepat, karena pemilihan dakwaan alternatif hanya didasarkan pada pertimbangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI: Pidana Umum/B.5/SEMA/2012, menentukan bahwa Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya, berlakunya asas lex spesialis derogate legi generalis tidak dipertimbangkan. Padahal dalam dakwaan alternatif tersebut ada dakwaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang yang bersifat umum yaitu KUHP (Pasal 214 Ayat (1), Pasal 335 Ayat (1) ke 1) dan ada tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang yang bersifat khusus yaitu UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Pasal 14 Ayat (1)), seharusnya hakim mempertibangkan pula asas lex spesialis derogate legi generalis dalam penerapan dakwaan alternatif yang dipilih. Ketentuan pidana yang lebih tepat diterapkan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana yang didakwakan oleh JPU dalam bentuk dakwaan alternatif, baik Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 113/Pid.B/2020/PN.Pwt., maupun Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 59/Pid.B/2020/PN.Bms., dalam kasus penolakan pemakaman Jenazah Covid-19 adalah ketentuan pidana khusus Pasal 14 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, hal ini sesuai dengan penerapan asas lex specialis derogate legi generalis. Pemakaman Jenazah dalam kasus ini merupakan suatu upaya dalam rangka penanggulangan wabah penyakit menular,perbuatan yang menghalang-halangi pemakaman Jenazah yang meninggal akibat Covid–19 lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, merupakan aturan pidana khusus. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | BERRY, Master of Law Study Program, Jenderal Soedirman University, “Criminal Law Enforcement in the Case of Rejecting the Burial of the Covid-19 Body (Comparative Study Between Purwokerto District Court Decision Number 113/Pid.B/2020/PN.Pwt and Banyumas District Court Decision Number 59 /Pid.B/2020/PN.Bms)”. Advisory Committee, Chairman. Dr. Setya Wahyudi, S.H. M.H. Member Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. This study aims to analyze and find out the Judge's considerations in the application of sentencing to the case of refusing to funeral a corpse Covid-19 and which criminal provisions are more appropriate to apply to the case of Refusing to Burial of a Body of Covid-19 in the case of Purwokerto District Court Decision Number 113/Pid.B/2020 /PN. Pwt, and Banyumas District Court Decision Number 59/Pid.B/2020/PN. Bms. With a normative juridical approach, the research specifications are descriptive in nature. Data collection by means of literature study, is presented in the form of narrative text which is arranged systematically, and analyzed normatively qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the judge's considerations in selecting alternative indictments to be applied to the case of refusing the burial of the corpse of Covid-19, both in Purwokerto District Court Decision No. 113/Pid.B/2020/PN.Pwt, as well as the Banyumas District Court Decision No. 59/Pid.B/2020/PN.Bms, is not quite right, because the selection of alternative indictments is only based on considerations as stipulated in the Indonesian Supreme Court Circular Letter: General Crime/B.5/SEMA/2012, stipulating that the Judge can directly appoint the indictment which alternative is most relevant to the facts of the trial and or which is easier to prove, the application of the lex specialist derogate legi generalis principle is not considered. Even though in this alternative indictment there are criminal charges regulated in general laws, namely the Criminal Code (Article 214 Paragraph (1), Article 335 Paragraph (1) to 1) and there are criminal acts regulated in specific laws. namely Law no. 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases (Article 14 Paragraph (1)), the judge should also take into account the principle of lex specialist derogate legi generalis in applying the alternative indictment chosen. The criminal provisions that are more appropriate are applied by the Judge to the types of crimes charged by the Public Prosecutor in the form of alternative indictments, both Purwokerto District Court Decision No. 113/Pid.B/2020/PN.Pwt., as well as Banyumas District Court Decision No. 59/Pid.B/2020/PN.Bms., in the case of the refusal of the burial of the corpse of Covid-19 is a special criminal provision Article 14 Paragraph (1) of Law No. 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases, this is in accordance with the application of the lex specialis derogate legi generalis principle. Burial of bodies in this case is an effort in the framework of dealing with outbreaks of infectious diseases, actions that hinder the funeral of bodies who died from Covid-19 are more appropriately qualified as criminal acts regulated in Article 14 Paragraph (1) of Law no. 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases, is a special criminal regulation. |
| Kata kunci | Penegakan Hukum Pidana, Penolakan Pemakaman, Jenazah Covid-1 |
| Pembimbing 1 | Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Budiyono, S.H., M.Hum |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 30 |
| Tgl. Entri | 2022-12-01 15:44:20.149592 |