Artikel Ilmiah : C2A018013 a.n. MUHAMMAD RISAL JOHAR
| NIM | C2A018013 |
|---|---|
| Namamhs | MUHAMMAD RISAL JOHAR |
| Judul Artikel | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH, PENGANGGURAN, DAN DAERAH MAJU/TERTINGGAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI 10 KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2016-2020 |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini merupakan penelitian mengenai pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, tingkat pengangguran terbuka, dan daerah maju/tertinggal terhadap tingkat kemiskinan di 8 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan daerah maju/tertinggal terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data adalah data sekunder runtun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 dan data silang 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel, sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa: (1) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, (2) Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. (3) Pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, (4) Dummy memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. (5) tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi khususnya bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai, Pulau Taliabu dan Kota Ternate serta Kota Tidore Kepulauan dalam meninjau kembali kebijakan yang berkaitan dengan pengentasan masalah kemiskinan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran, pengangguran dan daerah maju/tertinggal yang terdapat dalam penelitian ini. Berdasarkan implikasi dari variabel pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah maupun provinsi adalah salah satu roda penggerak menuju kesejahteraan, maka perlu meningkatkan kesempatan kerja dari sisi menciptakan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kesehatan juga perlu diperhatikan, dikarenakan kebijakan yang diambil belum pada sasaran, maka perlu memberikan kebijakan yang ditujukan pada yang lebih membutuhkan yaitu orang miskin. Selain pertumbuhan ekonomi dan kesehatan, Provinsi Maluku utara juga mengalami pendapatan yang berkurang, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dalam rumah tangga yang menjadi peningkatan, sehingga seseorang yang bekerja tetapi dengan gaji yang tidak sebandingkan dengan kebutuhan dalam rumah tangga, maka perlu peran pemerintah untuk mengadakan peningkatan keahlian dan peningkatan gaji yang di tetapkan oleh pemerintah. Daerah maju/tertinggal (Dummy) mempunyai peranan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pada jangka panjang tingkat kemiskinan pada daerah maju mengalami peningkatan, jika pemerintah tidak memberikan solusi atas perubahan perekonomian pada daerah maju, daerah tersebut akan mengalami peningkatan tingkat kemiskinan. perubahan ini akan terjadi pada pasca pengelolaan pertambangan berakhir. Sedangkan daerah tertinggal mengalami penurunan, dikarenakan pada jangka panjang setiap daerah mempunya mengelola sumber daya alam yang bersifat tidak terbatas untuk meningkatkan perekonomian pada sektor-sektor yang bersifat panjang salah satunya sektor pertanian. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is a study of the effect of the variables of economic growth rate, government spending on education, government spending on health, Human Development Index, open unemployment rate, and developed/lagging regions on poverty rates in 8 districts and 2 cities in North Maluku Province in the period 2016 to 2020. The purpose of this study is to analyze the effect of the rate of economic growth, government spending on education, government spending on health on poverty, the Human Development Index, the open unemployment rate, and developed regions/regions that are still lagging behind on poverty in districts/cities in North Maluku Province. The research method in this study uses quantitative methods with the type of data being secondary data from 2016 to 2020 and cross data from 10 districts/cities in North Maluku Province. The data analysis technique used is panel data regression analysis, while hypothesis testing uses t test. Based on the results of the analysis it is known that: (1) economic growth has a negative and significant effect on the poverty rate, (2) government spending on education has a negative and insignificant effect on the poverty rate. (3) Government spending on health has a positive and significant effect on the poverty rate, (4) the Dummy has a positive and significant effect on the poverty rate. (5) the open unemployment rate has a negative and significant effect on the poverty rate. The implication of the conclusions above is that the results of this study can contribute especially to the district governments of West Halmahera, Central Halmahera, Sula Islands, South Halmahera, North Halmahera, East Halmahera, Morotai Island, Taliabu Island and the City of Ternate and the City of Tidore Islands in reviewing policies related to alleviating the problem of poverty by considering the variables of economic growth, expenditure, unemployment and developed/underdeveloped regions contained in this study. Based on the implications of the variable economic growth which shows that regional and provincial governments are one of the cogs towards prosperity, it is necessary to increase employment opportunities in terms of creating human resources both in quantity and quality that can support economic growth. From the health side it also needs to be considered, because the policies taken have not been on target, it is necessary to provide policies aimed at those who need them more, namely the poor. In addition to economic and health growth, North Maluku Province has also experienced reduced income, this shows that the needs in the household are increasing, so that someone who works but with a salary that is not in proportion to the needs in the household, the government's role is needed to increase skills and salary increases set by the government. Developed/lagging areas (Dummy) have different roles. This shows that in the long run the poverty rate in developed regions has increased, if the government does not provide solutions to economic changes in developed regions, these areas will experience an increase in poverty levels. This change will occur after the mining management ends. Meanwhile, underdeveloped regions have experienced a decline, because in the long term each region has the ability to manage unlimited natural resources to improve the economy in long-term sectors, one of which is the agricultural sector. |
| Kata kunci | Pertumbuhan ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dummy, Tingkat Kemiskinan |
| Pembimbing 1 | Dr. E. Suharno., S.E., M.Si |
| Pembimbing 2 | Istiqomah., S.E., M.Sc., Ph.d |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2022-11-30 18:31:28.247435 |