Artikel Ilmiah : E1A015251 a.n. PUTRA WIJAKSONO ANWAR
| NIM | E1A015251 |
|---|---|
| Namamhs | PUTRA WIJAKSONO ANWAR |
| Judul Artikel | PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KELAINAN SEKSUAL (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Ptk) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Putusnya sebuah perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satunya karena adanya pembatalan perkawinan. Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara limitatif diatur dalam Pasal 22 sampai 28, dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya kelainan seksual dari salah satu suami atau isteri dapat menjadi alasan diajukannya pembatalan perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Ptk. metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu metode penelitian perspektif, metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), metode analisis menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena terjadi salah sangka terhadap diri Tergugat. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Ptk yaitu istri tidak berhak mendapat hak nafkah. Menurut Penulis, hendaknya Hakim dalam mempertimbangkan hukum harus dilengkapi dengan mendasarkan peraturan perundang-perundang dan peraturan lain (Misalnya: Kompilasi Hukum Islam) sehingga lebih mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | One of the reasons for the dissolution of a marriage according to the marriage according to the marriage law is the annulment of the marriage. The reasons for the annulment of marriage in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are limitedly regulated in Articles 22 to 28, and Articles 37 and 38 of Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 Year concerning Marriage. The existence of a function from one husband or wife can be the reason for filing a marriage claim. The formulation of the problem in this study is how the judge’s consideration in granting the marriage annulment and how the legal consequences of the annulment of marriage in the Pontianak Religious Court Decision Number 1012/Pdt.G/PA.Ptk. the method used is normative juridical, research specifications are prescriptive research methods, data collection methods use library research, analytical methods use qualitative normative. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Judge granted the lawsuit for the annulment of the marriage filed by the Plaintiff based on Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 because there was a misunderstanding against the Defendant. The legal consequence of annulment of marriage in the decision of the Pontianak Religious Court Number 1012/Pdt.G/2018/PA.Ptk is that the wife is not entitled to a living right. According to the author, judges in considering the law should be equipped with basing laws and regulations so that they better reflect legal certainly and justice. |
| Kata kunci | Pembatalan Perkawinan, kelainan seksual |
| Pembimbing 1 | Haedah Faradz, S.H, M.H. |
| Pembimbing 2 | Mukhsinun, S.H, M.H. |
| Pembimbing 3 | Drs. Noor Asyik, M.Ag. |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 13 |
| Tgl. Entri | 2022-11-28 15:22:57.957619 |