| NIM | E1A018154 |
|---|
| Namamhs | AJI BAYU MAHENDRA |
|---|
| Judul Artikel | IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (STUDI TERHADAP INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3, LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO membuat Indonesia menetapkan keadaan ini sebagai keadaan darurat melalui Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Penetapan tersebut mengharuskan dilakukannya karantina wilayah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selanjutnya, PSBB tersebut digantikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat penelitian ini dilakukan ditetapkan melalui Instruksi Mendagri No. 39 Tahun 2021. Instruksi Mendagri tersebut selain mengatur terkait PPKM, juga berisi kewajiban menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk fasilitas umum bagi masyarakat. Pada sisi lainnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 disebutkan jika satu per tiga masyarakat Indonesia tidak memiliki ponsel dan terancam tidak dapat menggunakan PeduliLindungi. Instruksi Mendagri tersebut menjadi inspirasi penelitian ini dimana dalam penelitian ini hendak dicari tahu implikasi kebijakan PeduliLindungi terhadap HAM, khususnya mengenai hak masyarakat non pemilik ponsel untuk bebas bergerak dan tidak mendapat diskriminasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kewajiban menggunakan PeduliLindungi berpotensi melanggar hak bebas dan dapat menyebabkan diskriminasi terkhusus kepada warga yang tidak memiliki ponsel. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The Covid-19 pandemic made Indonesia establish this situation as an emergency through Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning the Determination of the Covid-19 Public Health Emergency. The determination requires regional quarantine in the form of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in accordance with the provisions of Article 15 paragraphs (1) and (2) of Law No. 6 of 2018 concerning Health Quarantine. Furthermore, the PSBB was replaced with the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) which when this research conducted determined by the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 39 of 2021. That Instruction beside regulating PPKM, also regulate PeduliLindungi application as requirement to entering public facilities. On the other hand, Central Agency on Statistics (BPS) in 2020 stated a third of Indonesians didn’t have cellphones which mean not able to use PeduliLindungi. That Instruction inspire this study, researcher wanted to find out the implications of PeduliLindungi policy on human rights, especially the freedom-to-move and freedom from discrimination of non-mobile phone owners. This research is normative research with a statutory approach. The result from this research is PeduliLindungi obligation potentially violate the freedom-to-move and causing discrimination, especially for people who didn’t have cellphones. |
|---|
| Kata kunci | Covid-19, PPKM, PeduliLindungi, Hak Asasi Manusia |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M., Ph.D. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2022 |
|---|
| Jumlah Halaman | 15 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-10-29 10:26:41.141962 |
|---|