Artikel Ilmiah : E1E008061 a.n. TOMMY DWI CAHYO
| NIM | E1E008061 |
|---|---|
| Namamhs | TOMMY DWI CAHYO |
| Judul Artikel | STUDI KOMPARASI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan yang fundamental terhadap ketatanegaraan Republik Indonesia. Salah satu perubahan tersebut menyangkut cara pengisian, keanggotaan, kedudukan, tugas dan fungsi DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat di samping DPD. Cara Pengisian anggota DPR sebelum amandemen dilakukan melalui pemilihan umum dan melalui pengangkatan, sedangkan setelah amandemen cara pengisian hanya melalui pemilihan umum dengan keanggotaan semua berasal dari Partai Politik peserta pemilu. Kedudukan DPR sebelum amandemen adalah sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya seperti BPK, MA akan tetapi dibawah MPR sebagai lembaga tertinggi Negara. Setelah amandemen, kedudukan DPR adalah sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, Presiden, DPD, MA, MK, BPK. Tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah amandemen pada pokoknya adalah mempunyai tugas legislasi, anggaran dan pengawasan. Hanya saja terjadi perluasan kewenangan setelah amandemen UUD 1945. Apabila sebelum amandemen tugas legislasi pada DPR lebih banyak pada persetujuan terhadap RUU yang diajukan eksekutif (Presiden) akan tetapi setelah amandemen fungsi legislasi DPR yaitu membentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden bukan hanya sebatas memberikan persetujuan rancangan undang-undang. Fungsi anggaran baik sebelum dan sesudah amandemen salah satunya yaitu menetapkan APBN dengan Presiden. Fungsi pengawasan DPR sebelum dan sesudah amandemen pada intinya sama yaitu mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN serta kebijakan pemerintah. Yang membedakan pada fungsi pengawasan, setelah amandemen DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Amendments to the constitution in 1945 brought a fundamental change to the republic of Indonesia. One such change concerns the way of charging, membership, status, duties, and function of the house of Representatives as one of the representative body of the people in addition to DPD. How to charge members of the House before the amendments made throught the appointment, while charging only after the amendment the way through election to membership comes from all political parties contesting the election. Position of the House of Representatives before the amendment is as high state agencies that have an equal footing with the president and other high state institutions such as BPK, MA, but below the MPR as the highest state institution. After the amendment, the position of the house is. As a state agency that align with other state agencies such as the Assembly, the President, DPD, MA, MK, BPK. Duties and function of the House of Representatives before and after the amendment was essentially has the task of legislation, budget, and oversight. It’s just an expansion of authority after the amendment of the 1945 Constitution. Where prior of the amendment of legislation on the house task much on approval to a bill filed by the executive (President), but after the amendment of the House of Representatives legislative function is established law together with the president is not only limited to approving the bill. Budget function both before and after the amendment of one of them is set a budget with the President. House oversight function before and after the amendment is essentially the same duties and have the authority to supervise the implementation of laws, the implementation of the budget and government policy. What distinguishes the monitoring function, after the amendment of the House of Representatives may propose the dismissal of the president and/or vice President in his tenure. |
| Kata kunci | Amandemen, legislasi dan pengawasan |
| Pembimbing 1 | Tenang Haryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Satrio Saptohadi, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | H.M. Komari, S.H., MHum. |
| Tahun | 2012 |
| Jumlah Halaman | 18 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |