Artikel Ilmiah : E1A018291 a.n. SHINTA ELIYANI
| NIM | E1A018291 |
|---|---|
| Namamhs | SHINTA ELIYANI |
| Judul Artikel | WALI ADHAL KARENA KETIDAKCOCOKAN WETON (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 225/Pdt.P/2019/PA.Wsb) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Wali dalam hukum Islam termasuk salah satu rukun nikah. Adanya wali yang tidak mau atau enggan menikahkan anak perempuannya disebut dengan wali adhal. Calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama. Rumusan masalah penelitian ini adalah membahas bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Wali Adhal Karena Ketidakcocokan Weton pada Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 225/Pdt.P/2019/Pa.Wsb. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan data sekunder yang diproses melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim berwewenang dalam memutus perkara wali adhal pada penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 225/Pdt.P/2019/Pa.Wsb, mendasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hakim juga mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Alasan adhalnya wali yakni karena ketidakcocokan weton tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum dan alasan yang syar’i. Menurut peneliti, hakim dapat menambahkan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Wali in Islamic law is one of the pillars of marriage. The existence of a guardian who does not want or is reluctant to marry off his daughter is called an adhal guardian. The bride-to-be may apply for the determination of the guardian of the adhal to the Religious Court. The formulation of this research problem is to discuss the basis for the judge's legal considerations in deciding the case of Wali Adhal Due to Weton's Incompatibility in the Wonosobo Religious Court Determination No. 225/Rev.P/2019/Pa.Wsb. This research uses normative juridical research which is then analyzed normatively qualitatively with secondary data processed through literature studies. The results of the study can be concluded that the judge has the authority to decide the case of the guardian adhal in the determination of the Wonosobo Religious Court Number 225 / Pdt.P / 2019 / Pa.Wsb, based on Article 49 Paragraph (1) Letter (a) of Law Number 7 of 1989. The judge also based on the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges and Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 11 of 2007 concerning Marriage Registration and Article 23 of the Compilation of Islamic Law. The reason why the guardian is that the incompatibility of the weton is not acceptable because it is not based on the law and the reasoning that is syar'i. According to the researcher, the judge can add Article 6 Paragraph (1) and Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 2 Paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 2 of 1987. |
| Kata kunci | Wali Adhal, Ketidakcocokan, Weton |
| Pembimbing 1 | Haedah Faradz, S.H., M.H |
| Pembimbing 2 | Drs. Noor Asyik, M.Ag. |
| Pembimbing 3 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah,S.H.,M.A., Ph.D. |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | 2022-10-13 09:59:00.732398 |