| NIM | E1A017274 |
|---|
| Namamhs | ARFIAN YUSUF |
|---|
| Judul Artikel | PENGINTEGRASIAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi selalu menyebabkan perubahan struktur lingkungan. Dalam pelaksanaannya agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan, muncul konsep yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dapat terjadi apabila perencanaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) pembangunan disusun sesuai dengan aspek pembangunan berkelanjutan, maka muncul instrumen hukum baru yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Terdapat KRP yang diwajibkan adanya KLHS dalam tahap penyusunannya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS digunakan sebagai instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam RPJMD sehingga degradasi lingkungan akibat pembangunan bisa diantisipasi. Tetapi pada kenyataanya degradasi lingkungan terus terjadi akibat pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat celah yang berpotensi menyebabkan tidak efektifnya KLHS untuk mengintervensi kegiatan dalam RPJMD yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup. Celah tersebut yakni terkait penjaminan kualitas dan validasi serta prinsip keadilan intragenerasi dalam pembangunan berkelanjutan salah satunya yaitu keadilan prosedural dapat diwujudkan melalui hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan belum sepenuhnya dapat mengintervensi sebuah KRP. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan hanya dalam tahap pembuatan dan pelaksanaan KLHS dengan cara pemberian pendapat, saran, dan usul; pendampingan tenaga ahli; bantuan teknis; dan penyampaian informasi dan/atau pelaporan. Masyarakat tidak dapat berpartisipasi untuk tahap-tahap selanjutnya seperti penjaminan kualitas dan validasi KLHS. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Development basically aims to improve the welfare of society but it’s always lead to change the environmental structure. In its implementation to that development as carried out by takinginto several environmental factors, a concept called sustainable development. The implementation of sustainable development can occur if The Policies, Plans and/or Programs (KRP) is prepared in accordance with sustainable development aspects, then a new legal instrument appears, named The Strategic Environmental Assessment (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). There is a KRP thats required to have a KLHS in its forming process, it’s called The Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). KLHS is used as an instrument to ensure that the principles of sustainable development had been integrated to the RPJMD so that environmental degradation due to development can be anticipated. But in practice, environmental degradation continues to occur as a result of development. This study uses a normative juridical legal research method with statutory approach along with analytical approach. The research specification used is descriptive analysis research. The results of the study show that there are gaps that have the potential to cause ineffective KLHS to intervene in activities in the RPJMD that have exceeded the carrying capacity and capacity of the Environment. These gaps are related to quality assurance, validation and the principle of intrageneration justice in sustainable development, one of them is procedural justice that can be realized through the societies’ right to participate in decision making that has not been able to fully intervene in a KRP. Society can express their participation only at the stages of making-implementing The KLHS trought giving opinions, suggestions, and proposals; expert assistance; technical support; and delivery of information and/or reporting. The society cannot participate to the further stages such as quality assurance and KLHS validation. |
|---|
| Kata kunci | |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Kartono, S.H, M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2022 |
|---|
| Jumlah Halaman | 15 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-10-03 11:02:08.133354 |
|---|