Artikel Ilmiah : E1A018021 a.n. AMARULLAH NUSANTARA
| NIM | E1A018021 |
|---|---|
| Namamhs | AMARULLAH NUSANTARA |
| Judul Artikel | DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 914/Pdt.P/2020/PA.Cms) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu baik pria maupun wanita adalah 19 tahun. Namun apabila terdapat keadaan mendesak yang menyebabkan seseorang harus melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara permohonan Dispensasi Perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor: 914/Pdt.P/2020/PA.Cms. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan perspektif analisis, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan metode analisis dengan menggunakan normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Ciamis berwenang mengadili perkara dengan Nomor 914/Pdt.P/2020/PA.Ciamis berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Selanjutnya Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan alasan yang diajukan oleh pemohon dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan penetapan dispensasi kawin. Menurut peneliti apabila hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan yang tidak dalam keadaan mendesak kurang sepakat sebaiknya ditunda terlebih dahulu dikarenakan akan mendatangkan mudharat yang baru seperti berhentinya pendidikan, kematian ibu&anak, belum siapnya organ reproduksi anak, perceraian. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The age limit for marriage is regulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 which is 19 years for men and women. However, if there is an urgent situation that causes a person to have an underage marriage, then in accordance with Article 7 paragraph (2) the parents of the male and/or female parents may request a dispensation from the Court for reasons of extreme urgency accompanied by sufficient supporting evidence. The formulation of the problem in this study is how the judge's legal considerations are based in deciding the case for the application for Marriage Dispensation at the Decision of the Ciamis Religious Court Number: 914/Pdt.P/2020/PA.Cms. The method used is normative juridical, the research specification uses an analytical perspective, the data source used is secondary data source, the data collection method is literature study and the analytical method uses qualitative normative. Based on the results of the study, it was concluded that the Ciamis Religious Court Judge was authorized to hear cases with No. 914/Pdt.P/2020/PA.Ciamis based on Article 49 of Law Number 3 of 2006 in conjunction with Law No. 50 of 2009 concerning Religious Courts. Furthermore, the Judge in granting the application for dispensation for marriage based on Article 7 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law no. 16 of 2019 concerning Marriage, Article 6 paragraph (1) of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation requires marriage to be permitted only if the prospective groom and bride have reached the age of 19 years and the reasons submitted by the applicant are considered to have been well-founded and not against the law so that the Panel of Judges in their decision grants the request for a marriage dispensation. According to the researcher, if the judge grants the dispensation for marriage with reasons that are not in an urgent situation, it is better to postpone it first because it will bring new harm such as cessation of education, death of mother & child, unprepared reproductive organs of children, divorce. |
| Kata kunci | Dispensasi Kawin, Perkawinan, Di Bawah Umur. |
| Pembimbing 1 | Dr. Siti Muflichah, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Haedah Faradz, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Drs. Noor Asyik, M.Ag. |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 16 |
| Tgl. Entri | 2022-09-24 14:49:49.526186 |