Artikel Ilmiah : F1B005183 a.n. MUCHAMAD ISKANDAR MUSTAFA
| NIM | F1B005183 |
|---|---|
| Namamhs | MUCHAMAD ISKANDAR MUSTAFA |
| Judul Artikel | KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) BANYUMAS DALAM PENCEGAHAN DAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Sejak dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, paradigma penanganan bencana berubah dari berorientasi respon menjadi pengurangan resiko. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum dan melahirkan suatu bentuk tatanan kelembagaan dalam penanganan bencana dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Bentuk tatanan kelembagaan tersebut ialah dengan berdirinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat, sedangkan di tingkat Daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kabupaten Banyumas membentuk BPBD berdasarkan amanah UU Nomor 24 Tahun 2007 dan dilatar belakangi dengan potensi bencana yang ada di Kabupaten Banyumas melalui Perda Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sasaran dalam penelitian ini adalah pengurus BPBD Kabupaten Banyumas, lokasi penelitiannya di BPBD Kabupaten Banyumas, fokus penelitiannya adalah kapasitas kelembagaan BPBD kabupaten Banyumas dengan melihat aspek struktural, peran, keanggotaan dan program kerja. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi, dan metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, dan untuk validitas data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD Banyumas masih terkendala oleh beberapa hal. Pertama terkait permasalahan minimnya sumber daya baik manusia maupun non manusia. Kedua struktur lembaga BPBD Banyumas yang masih belum seluruhnya terpenuhi dan wewenang serta tupoksi yang tumpang tindih dengan instansi-istansi atau dinas-dinas yang terkait. Ketiga kurang optimalnya jaringan dan kemitraan antara BPBD Banyumas dengan unsur-unsur yang terkait kebencanaan seperti komunitas-komunitas dan masyarakat pada umumnya. Kata Kunci : bencana, kelembagaan, good governance |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Since the issuance of Law No. 24 Year 2007 on disaster management, disaster management paradigm changed from a response-oriented risk reduction. This Act is the legal basis and gives rise to a form of institutional arrangements in disaster management from the central to the regional level. Forms of institutional arrangements is the establishment of the National Disaster Management Agency (BNPB) at the central level, while at the regional level formed the Regional Disaster Management Agency (BPBD). Banyumas BPBD formed by the mandate of Law Number 24 Year 2007 and the background to the potential hazard in Banyumas through Regulation No. 14 Year 2011 on the Organization and Work BPBD Banyumas. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The target in this study is the executive BPBD Banyumas regency, research locations in BPBD Banyumas, the focus of research is the institutional capacity to see Banyumas regency BPBD structural aspects, roles, membership and work program. Informant selection technique used is purposive sampling. Data collection methods used were in-depth interviews, documentation and observation, and the method of data analysis is data reduction, data presentation and conclusion or verification, and for the validity of the data using triangulation method. Results of this study is that the disaster is done by BPBD Banyumas still constrained by several factors. First of problems related to lack of resources both human and non-human. Both structures Banyumas BPBD institutions that are still not entirely satisfied and authority and tupoksi that overlap with relevant istansi or related agencies. Thirdly less optimal networks and partnerships between BPBD Banyumas with elements related disasters such as communities and society at large. Keywords: disaster, institutions, good governance |
| Kata kunci | Kata Kunci : bencana, kelembagaan, good governance |
| Pembimbing 1 | Dr. Dyah Retna P, M.Hum |
| Pembimbing 2 | Tobirin, S.Sos., M.Si |
| Pembimbing 3 | Dr. Slamet Rosyadi |
| Tahun | 2012 |
| Jumlah Halaman | 15 |
| Tgl. Entri | (belum diset) |