Artikel Ilmiah : E1A018355 a.n. DIMAS ADI PRASETYO
| NIM | E1A018355 |
|---|---|
| Namamhs | DIMAS ADI PRASETYO |
| Judul Artikel | PEMENUHAN PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK PEMENUHAN PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Oleh: DIMAS ADI PRASETYO E1A018355 Perselisihan di lingkungan kerja atau perselisihan hubungan industrial merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial menjadi harapan bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya dalam lingkungan kerja. Proses penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial dilaksanakan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan tujuan memberikan keadilan dan menghematkan waktu bagi para pihak yang menyelesaikan perkara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan beserta hambatannya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Pengadilan Hubungan Industrial sudah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tetapi dalam praktiknya masih belum sepenuhnya terlaksana seperti yang diharapkan, hal ini disebabkan adanya faktor penghambat. Faktor tersebut seperti: kurangnya pemahaman pengurus Serikat Pekerja/Buruh sebagai pemegang kuasa dalam beracara di PHI, para pihak yang tidak konsisten dalam masalah waktu pada saat mengikuti sidang, pemanggilan yang lebih lama karena tempat tinggal tergugat di luar wilayah hukum PHI berada, dan terbatasnya perkara yang menjadi tanggung jawab negara walaupun perkara tersebut dibawah 150 juta. Kata kunci: Perselisihan, pekerja / pengusaha, Pengadilan Hubungan Industrial. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT FULFILLMENT OF THE PRINCIPLES OF SIMPLE, FAST AND LOW COSTS IN INDUSTRIAL RELATIONSHIP DISPUTE RESOLUTION By : DIMAS ADI PRASETYO E1A018355 Disputes in the work environment or industrial relations disputes are unavoidable. Industrial Relations Dispute is a difference of opinion which results in a conflict between an entrepreneur or a combination of employers and workers/labor or a trade/labor union due to a dispute regarding rights, a dispute over interests, a dispute over termination of employment and a dispute between trade unions/labor unions within one company. The existence of the Industrial Relations Court is a hope for the parties to resolve their disputes in the work environment. The dispute resolution process at the Industrial Relations Court is carried out with the principle of a simple, fast, and low-cost trial with the aim of providing justice and saving time for the parties who settle cases. This study aims to analyze the fulfillment and its obstacles in the settlement of industrial relations disputes with the principles of simple, fast, and low-cost justice. The approach method used in writing this legal research is a normative juridical approach with a descriptive analytical research specification. Based on the results of the research that the application of the principle of a simple, fast, and low-cost trial in the Industrial Relations Court has been implemented in accordance with Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement, but in practice it is still not fully implemented as expected, this is due to the existence of obstacle factor. These factors include: lack of understanding of the management of the Trade Unions/Labourers as power holders in proceedings at the PHI, the parties who are inconsistent in terms of timing when attending the trial, longer summons because the defendant's residence is outside the jurisdiction of the PHI, and the limited number of cases. which is the responsibility of the state even though the case is under 150 million. Keywords: Disputes, workers/employers, Industrial Relations Court. |
| Kata kunci | Perselisihan, pekerja / pengusaha, Pengadilan Hubungan Industrial. |
| Pembimbing 1 | Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. Kartono, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 14 |
| Tgl. Entri | 2022-08-26 10:15:33.398608 |