| NIM | E1A018254 |
|---|
| Namamhs | NABILAH KHONSA YUADITRA |
|---|
| Judul Artikel | Perlindungan Hukum Bagi Pasien Tuberkulosis di Kabupaten Kebumen dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycrobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. Di Kabupaten Kebumen permasalahan TBC menjadi masalah yang serius karena masuk ke dalam golongan pembunuh nomor satu diantara penyakit menular. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan implikasi hukum apabila hak-hak pasien tuberkulosis tidak terpenuhi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Jenis penelitian ini yaitu berupa yuridis normatif dengan metode pendekatan statute approach dan analytical approach. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode pengolahan data menggunakan metode reduksi data, display data, klasifikasi data. Data disajikan dalam bentuk teks naratif dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien tuberkulosis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif antara lain : mendapatkan pelayanan pasien secara cuma-cuma dalam dalam rangka penanggulangan TBC; menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TBC; terdata sebagai pasien TBC; mendapatkan pengawasan kepatuhan menelan obat; mendapatkan kekebalan berupa imunisasi BCG terhadap bayi; dan mendapatkan obat pencegahan TBC. Perlindungan hukum represif antara lain : mendapatkan penanganan penyakit penyerta TBC; mendapatkan skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; mendapatkan pengobatan dan penanganan efek samping di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; mendapatkan pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan. Implikasi hukum apabila hak-hak pasien tuberkulosis tidak terpenuhi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 yaitu fasilitas pelayanan kesehatan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis; pembekuan sementara izin operasional; pencabutan izin operasional; dan/atau denda administratif. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Tuberculosis or TB is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis which can attack the lungs and other organs. In Kebumen Regency, TB is a serious problem because it is the number one killer among infectious diseases. This study aims to analyze legal protection and legal implications if the rights of tuberculosis patients are not fulfilled in obtaining health services based on the Kebumen District Regulation Number 2 of 2021 concerning Tuberculosis Management. This type of research is in the form of a normative juridical approach with a statute approach and an analytical approach. The specification of this research is prescriptive. The types and sources of legal materials used are secondary data obtained from literature studies. The data processing method uses data reduction methods, data display, data classification. The data is presented in the form of narrative text and analyzed in a qualitative normative manner. The results showed that the legal protection for tuberculosis patients based on the Kebumen District Regulation Number 2 of 2021 there were 2 (two) forms of protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection includes: getting patient services free of charge in the context of TB control; eliminate discrimination against TB patients; registered as a TB patient; obtain medication swallowing compliance monitoring; obtain immunity in the form of BCG immunization for infants; and get TB prevention drugs. Repressive legal protection includes: getting treatment for TB co-morbidities; get mass screening, especially in vulnerable groups and at risk groups; get treatment and treatment for side effects at Health Service Facilities; receive monitoring of treatment progress and treatment outcomes. The legal implications if the rights of tuberculosis patients are not fulfilled based on Article 35 paragraph (2) of the Kebumen Regency Regulation Number 2 of 2021, namely health service facilities are given administrative sanctions in the form of a written warning; temporary suspension of operational permits; revocation of operational permit; and/or administrative fines. |
|---|
| Kata kunci | Implikasi Hukum; Pasien Tuberkulosis; Pelayanan Kesehatan; Perlindungan Hukum |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Alef Musyahadah Rahmah, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2022 |
|---|
| Jumlah Halaman | 14 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-08-24 08:38:53.861159 |
|---|