| NIM | E1A016261 |
|---|
| Namamhs | HAYKAL ZIKRI |
|---|
| Judul Artikel | GUGATAN SEDERHANA PERKARA WANPRESTASI YANG DIPUTUS NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (Studi Putusan Perkara Nomor : 28/Pdt.G.S/2021/PN.Sby) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Gugatan Sederhana merupakan suatu mekanisme peradilan yaitu dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai materiil objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan penyelesaian Gugatan Sederhana terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diperbaharui dengan Perma No.4 Tahun 2019. Materi Gugatan Sederhana hanya terkait dengan sengketa Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Salah satu perkara wanprestasi dalam ranah gugatan sederhana yaitu adalah Perkara Nomor 28/PDT.GS/2021/PN.Sby. Tujuan dari penelitian ini mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum pada putusan a quo dalam perpektif Hukum Acara Perdata. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta metode analisis data kualitatif. Data bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus gugatan sederhana dinyatakan tidak dapat diterima pada Putusan Nomor 28/PDT.GS/2021/PN.Sby yakni karena pembuktiannya yang tidak sederhana, dalam pembuktiannya masih diperlukan pemeriksaan terhadap obyek perkara (Pemeriksaan Setempat). Hakim kurang cermat dalam hal memperhatikan gugatan pada pemeriksaan pendahuluan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 karena seharusnya gugatan ini sudah dicoret bahkan sebelum melanjutkan ke proses persidangan. Akibat hukum yang timbul adalah penggugat dapat mengajukan upaya hukum berupa upaya keberatan yang dapat diajukan ke Panitera Pengadilan Negri setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) PERMA No 4 Tahun 2019 ataupun mengajukan gugatan baru menggunakan gugatan biasa / umum. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Small claim court is a judicial mechanism, namely by giving the authority to settle cases based on the size of the material value of the object of dispute, so that a quick, simple and low cost case settlement can be achieved as stipulated in Article 4 paragraph (2) of Law Number 48 of 2009 About Judicial Power. The regulation for the settlement of small claim court is contained in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Perma) Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Small claim court which has been updated with Perma Number 4 of 2019. The small claim court material is only related to Default or breach of contract and Unlawful Acts disputes. One of the default cases in the small claim court is Case Number 28/PDT.GS/2021/PN.Sby. The purpose of this study is to determine the judge's considerations and the legal consequences of decisions in the perspective of the Civil Procedure Law. The approach method used is the normative juridical method. Presentation of data in the form of narrative descriptions, as well as qualitative data analysis methods. The data obtained from the legal materials will be analyzed in a normative-qualitative manner. The data obtained from the legal materials will be analyzed in a normative-qualitative manner. The results showed that the judge's legal considerations in deciding a simple lawsuit were declared unacceptable in Decision Number 28/PDT.GS/2021/PN.Sby, namely because the proof is not simple, in the proof it is still necessary to examine the object of the case (Local Examination). The judge was less careful in paying attention to the lawsuit at the preliminary examination as explained in Article 11 PERMA Number 2 of 2015 because this lawsuit should have been crossed out even before proceeding to the trial process. The legal consequence that arises is that the plaintiff can file a legal action in the form of an objection that can be submitted to the Registrar of the local District Court as regulated in Article 21 paragraph (1) PERMA No. 4 of 2019 or file a new lawsuit using an ordinary / general lawsuit. |
|---|
| Kata kunci | Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Niet Ontvantkelijke Verklaard |
|---|
| Pembimbing 1 | Sanyoto Kasbi S.H M.H |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Rahadi Wasi Bintoro S.H M.H |
|---|
| Pembimbing 3 | Drs. Antonius Sidik Maryono S.H M.S |
|---|
| Tahun | 2022 |
|---|
| Jumlah Halaman | 17 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-08-23 15:23:29.872592 |
|---|