| NIM | E1A016239 |
|---|
| Namamhs | AUDITYA FERNANDA |
|---|
| Judul Artikel | Upaya Hukum Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Tipu Muslihat (Studi Putusan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai sebagai suatu penyelesaian sengketa yang independen. Putusan Arbitrase agar dapat dieksekusi harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri domisili tergugat sesuai dengan Pasal 62 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa ( UUAAPS ). Putusan arbitrase dapat dimohonkan pembatalan putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri dengan alasan yang tertuang dalam Pasal 70 UUAAPS. Pihak yang merasa keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia dapat mengajukan permohonan pembatalan arbitrase ke Pengadilan Negeri. Penelitian terhadap Putusan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel. Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara Putusan Arbitrase BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 dikarenakan adanya tipu muslihat. Peneliti menggunakan yuridis normatif Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian Preskriptif. Sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu studi Kepustakaan. Metode penyajian data naratif. Hasil penelitian : 1) Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 dalam Putusan Nomor : 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel. karena dipenuhinya syarat formil dan materiil permohonan pembatalan putusan arbitrase dan atas dasar adanya tipu muslihat yang dilakukan Termohon I, telah sesuai dalam menerapkan Pasal 70 huruf c UUAAPS. 2) Akibat hukum dari dikabulkannya permohonan pembatalan putusan arbitrase yaitu keadaan menjadi seperti semula karena putusan Nomor : 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel. dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah ada atau tidak berkekuatan hukum yang mengikat. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Arbitration is an alternative dispute resolution which is considered as an independent dispute resolution. In order for an arbitration decision to be executed, it must be registered at the Registrar's Office at the District Court where the defendant resides in accordance with Article 62 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (UUAAPS). An arbitration award can be requested for cancellation of the arbitration award through the District Court where the defendant resides on the grounds stated in Article 70 of the UUAAPS. Parties who object to the arbitration decision of the Indonesian National Arbitration Board may apply for the cancellation of the arbitration to the District Court. Research on Decision Number 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel. The Panel of Judges accepted and granted the request for annulment of the arbitration award in the BANI Decision Number 646/I/ARB-BANI/2015 due to a ruse. The researcher uses normative juridical. Legislative approach method. Prescriptive research specifications. Secondary data sources. The data collection method is literature study. Narrative data presentation method. The results of the study: 1) Legal considerations of the Panel of Judges who accepted and granted the request for annulment of the arbitration award in the case of the cancellation of the BANI Arbitration Decision Number 646/I/ARB-BANI/2015 in the Decision Number: 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel. because the formal and material requirements of the appeal for annulment of arbitration award and on the basis of a ruse carried out by Respondent I have been complied with in applying Article 70 letter c of the UUAAPS. 2) The legal consequence of the granting of the request for the cancellation of the arbitral award is that the situation has returned to normal due to the decision Number: 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel. declared null and void and deemed to have never existed or has no binding legal force. |
|---|
| Kata kunci | Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase, Tipu Muslihat |
|---|
| Pembimbing 1 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. |
|---|
| Pembimbing 2 | Sanyoto, S.H., M.Hum. |
|---|
| Pembimbing 3 | Pramono Suko Legowo, S.H., M.Hum. |
|---|
| Tahun | 2022 |
|---|
| Jumlah Halaman | 15 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-06-27 14:27:02.93434 |
|---|