| NIM | E1A017259 |
|---|
| Namamhs | DION ADITHIA NUGROHO |
|---|
| Judul Artikel | PENGHAPUSAN RED NOTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI JOKO TJANDRA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 13/PID.Sus-TKP/2021/PT.DKI) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak pidana korupsi merupakan Extra ordinary crime yang penanganan atau penjatuhan pidana bagi koruptor haruslah berbeda dari penanganan tindak pidana biasa. Pelaku Tindak Pidana Korupsi baiasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan atau jabatan dalam semua instansi yang ada, tak terkecuali institusi Kepolisian. Tindak pidana korupsi tersebut dapat berbagai macam bentuk dalam praktik pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisa terkait Penghapusan Red Notice Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Joko Tjandra (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 13/PID.Sus-TKP/2021/PT.DKI) yang dilakukan oleh Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si,. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai tindak pidana korupsi suap terhadap Penghapusan status Red Notice Joko Tjandra oleh Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte. M.S.i, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian Preskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si, terbukti melakukan Penghapusan Red Notice dengan sengaja. Dasar pertimbangan hukum hakim yaitu dengan memerhatikan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama yang telah terpenuhi. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The crime of corruption is an extra ordinary crime whose handling or criminal prosecution for corruptors must be different from the handling of ordinary criminal acts. Perpetrators of Corruption crimes are usually carried out by people who have authority or positions in all existing agencies, including police institutions. The crime of corruption can take various forms in the practice of its implementation. In this regard, the author is interested in analyzing the Removal of Red Notices in the Case of Corruption Of Joko Tjandra (Judicial Review of Decision Number 13 / PID). Sus-TKP/2021/PT. DKI) conducted by Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si,. This research discusses the issue of the criminal act of bribery corruption against the Removal of Joko Tjandra's Red Notice status by Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte. M.S.i, and the judge's legal consideration in criminally charging the Defendant. This research uses normative juridical approach methods with prescriptive research specifications. The study also used secondary data obtained through literature and outlined in narrative text. The results showed that Irjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si, was convicted of intentionally removing the Red Notice. The basis for the judge's legal consideration is to pay attention to the elements of corruption as charged in the first cumulative indictment of the first alternative that has been fulfilled. |
|---|
| Kata kunci | Tindak Pidana Korupsi, Red Notice, Kepolisian |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H |
|---|
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H |
|---|
| Pembimbing 3 | Drs. Antonius Sidik Maryono, S.H., M.S. |
|---|
| Tahun | 2022 |
|---|
| Jumlah Halaman | 27 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-06-15 12:09:15.342088 |
|---|