| NIM | E1A017160 |
|---|
| Namamhs | GABRIEL MARCELINO VIRKAL |
|---|
| Judul Artikel | TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP IMPLIED EMERGENCY CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum dokter terhadap implied emergency consent dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach), dengan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi dan analisis perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa pengaturan tanggung jawab hukum hukum dokter terhadap implied emergency consent dalam pelayanan kesehatan menunjukan taraf sinkronisasi vertikal. Artinya, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan yang lebih rendah, serta di dalam peraturan perundang- undangan tidak ada substansi pasal yang bertentangan. Bentuk tanggung jawab hukum dokter terhadap implied emergency consent dalam pelayanan kesehatan meliputi tanggung jawab hukum perdata dan tanggung jawab hukum pidana berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Tanggung jawab hukum administrasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi, Pasal 23 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan Pasal 66, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research aims to find out the the synchronization of arrangements and forms of legal responsibility of doctors to implied emergency consent in health services. This study uses a normative juridical research method. The approach method used is a statutory approach, an analytical approach, and a conceptual approach, with specifications for research on an inventory of laws and regulations, legal synchronization, and legal discovery in concreto. The analytical method used is the method of content analysis and comparative analysis. Based on the results of the research conducted, it is found that the legal responsibility of doctors for implied emergency consent in health services shows the level of vertical synchronization. This means that the lower laws and regulations apply, are sourced and based on the higher laws and regulations and the higher laws serve as guidelines for the lower regulations, and the laws and regulations do not there is a contradictory substance in the article. The form of a doctor's legal responsibility for implied emergency consent in health services includes civil legal responsibility and criminal legal responsibility based on Article 66 paragraph (3) of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Article 32 letter q of Law Number 44 of 2009 on Hospitals. Administrative legal responsibilities based on Article 4 of the Regulation of the Indonesian Medical Council Number 4 of 2011 concerning Professional Discipline of Doctors and Dentists, Article 23 of the Regulation of the Indonesian Medical Council Number 50 of 2017 concerning Procedures for Handling Complaints of Discipline of Doctors and Dentists, Article 31 of the Regulation of the Minister of Health No. . 2052/MENKES/PER/X/2011 concerning Practice License and Implementation of Medical Practice, Article 19 Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 290/MENKES/PER/III/2008 concerning Approval of Medical Actions, and Article 66, Article 68 and Article 69 of the Law Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. |
|---|
| Kata kunci | Tanggung Jawab Hukum, Dokter, Implied Emergency Consent, Pelayanan Kesehatan |
|---|
| Pembimbing 1 | Nayla Alawiya, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Ulil Afwa, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Nurani Ajeng Tri Utami, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2022 |
|---|
| Jumlah Halaman | 21 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-05-12 11:34:39.689805 |
|---|