| NIM | E1A116018 |
|---|
| Namamhs | AKHLISH AULIA RAHIM |
|---|
| Judul Artikel | TANGGUNG JAWAB BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pemerintahan di daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah terdapat pembagian tiga urusan yakni absolut, konkuren, dan umum. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, bupati melakukan tanggung jawab atas penyelenggaraannya kepada menteri selaku pemerintahan pusat melalui gubernur selaku wakil pemerintahan pusat di daerah. tanggungjawab tersebut tertuang pada LPPD yang setiap tahun dilaporkan dan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Dimasa mendatang perlu dilakukannya pemisahan laporan tanggungjawab disetiap urusan mengingat urusan-urusan tersebut memiliki urgensi yang berbeda-beda. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti data sekunder. Sumber data yang digunakan Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Tanggung Jawab Bupati dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 13 Tahun 2019, Permendagri No. 56 Tahun 2019, Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Manual LPPD), dan Perbup Tegal No. 71 Tahun 2019.
|
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Government in the region is a form of the implementation of autonomy given by the central government to the region. Regional autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and take care of their own government affairs and the interests of local communities in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the implementation of government in the region there is a division of three affairs, namely absolute, concurrent, and general. In the implementation of general government affairs, the regent carries out responsibility for its implementation to the minister as the central government through the governor as the representative of the central government in the region. This responsibility is stated in the LPPD which is reported annually and evaluated by the central government. In the future, it is necessary to separate the responsibility report in each business considering that these affairs have different urgencies. The type of research conducted is normative juridical, which is research carried out by examining secondary data. Data sources used Secondary data sources are sourced from primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses literature studies. Analysis of legal materials in a qualitative normative manner. The results of the study obtained that the Regent's Responsibility in the Implementation of General Government Affairs in the Region is contained in Law No. 23 of 2014, PP No. 13 of 2019, Permendagri No. 56 of 2019, Guidelines for the Preparation of The Report on the Implementation of Regional Government in 2020 (Lppd Manual), and Perbup Tegal No. 71 of 2019. |
|---|
| Kata kunci | Kata kunci: Bupati, Urusan Pemerintahan, Tanggung Jawab |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M., Ph.D |
|---|
| Tahun | 2022 |
|---|
| Jumlah Halaman | 15 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-04-06 14:19:10.41954 |
|---|