Artikel Ilmiah : E1A018012 a.n. BELLA MAYANG SARI
| NIM | E1A018012 |
|---|---|
| Namamhs | BELLA MAYANG SARI |
| Judul Artikel | Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Asas Ultra Petita Pada Tindak Pidana Korupsi Juliari Batubara (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Mantan Menteri Sosial RI Periode Tahun 2019 sampai 2024 dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 500 juta serta pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp. 14.597.450.000,00 dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Dalam putusan pengadilan tersebut, Majelis Hakim telah menerapkan asas ultra petita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara asas ultra petita yang diterapkan oleh hakim dengan asas kebebasan hakim serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan asas ultra petita dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan ini digunakan untuk mengkaji asas-asas dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan pandangan atau penilaian mengenai hukum yang diterapkan terhadap peristiwa hukum dari hasil penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan berdasar pada data sekunder dan disajikan dalam bentuk uraian teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan asas ultra petita dalam putusan ini tidak tepat apabila berdasarkan dengan asas kebebasan hakim. Hakim dalam perkara ini telah melewati batasan dari asas kebebasan hakim yaitu peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, yaitu asas ultra petita dilarang dalam HIR dan R.Bg namun Hakim tetap menerapkan asas tersebut dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst. Karena meskipun hakim bebas dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang dihadapkan kepadanya, namun kebebasan hakim tidaklah mutlak sehingga hakim harus tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The former Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia for the period 2019 to 2024 was sentenced by the Panel of Judges to a prison term of 12 years and a fine of Rp. 500 million as well as additional punishment in the form of replacement money in the amount of Rp. 14,597,450,000.00 and revocation of the right to be elected in public office for four years after serving the main sentence. In the court's decision, the Panel of Judges has applied the ultra petita. The purpose of this study was to determine and analyze the suitability of the ultra petita applied by judges with the judge's freedom principle and to find out how the judge's legal considerations in applying the ultra petita in the decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst. This research uses a normative juridical approach, this approach method is used to examine legal principles and norms in legislation, jurisprudence and customary law that applies in society. The specification of this research is prescriptive, namely research that aims to provide views or judgments about the law that is applied to legal events from the results of the research. The data collection method was carried out based on secondary data and presented in the form of a narrative text description using a qualitative normative analysis method. The results of this study indicate that the Panel of Judges in applying the ultra petita in this decision is not appropriate if it is based on the principle of judge freedom. The judge in this case has crossed the limits of the principle of judge freedom, namely the applicable regulations or legislation, namely the ultra petita prohibited in HIR and R.Bg but the Judge continues to apply the principle in Decision Number 29/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Jkt. Pst. Because even though judges are free to make decisions on cases before them, the freedom of judges is not absolute, so judges must remain subject to the applicable laws and regulations. |
| Kata kunci | Kata Kunci : Korupsi, Asas Ultra Petita, Asas Kebebasan Hakim, Juliari Batubara. |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H. |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2022-04-04 11:40:06.474254 |