| NIM | E1A017072 |
|---|
| Namamhs | MUHAMMAD NAUFAL QANIT |
|---|
| Judul Artikel | UPAYA HUKUM BANDING DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DI KEMENPORA RI (Studi Putusan Nomor 28/PID.SUS/2020/PT DKI JKT) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Upaya hukum banding adalah upaya hukum biasa yang tersedia bagi pihak yang berperkara apabila tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Tujuan banding sendiri adalah untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama apakah telah benar mengenai fakta maupun aspek-aspek hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah alasan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 28/PID.SUS/2020/PT. DKI telah sesuai dengan Pasal 67 jo. Pasal 233 KUHAP dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tinggi dalam memperbaiki putusan dalam Putusan Nomor 28/PID.SUS/2020/PT. DKI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dalam Putusan Nomor 28/PID.SUS/2020/PT. DKI bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan sesuai prosedur dan syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 67 jo. Pasal 233 KUHAP karena permohonan tersebut diajukan terhadap putusan pemidanaan. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada subyek yang mengajukan permohonan banding, kesesuaian amar putusan pengadilan negeri, dan permohonan banding yang diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam KUHAP. Pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi dalam memperbaiki putusan pada Putusan Nomor 28/PID.SUS/2020/PT. DKI dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada telah terpenuhinya semua unsur pasal yang didakwakan dan telah terdapat 2 alat bukti yang sah. Pada pertimbangan sosiologis, majelis hakim kurang cermat dalam memperhatikan perbuatan Terdakwa yang berperan aktif dalam melakukan tindak pidana korupsi dan perbuatan Terdakwa yang berdampak pada masyarakat khususnya para atlet olahraga. Mengenai pertimbangan filosofis, majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara juga masih sangat rendah mengingat peran Terdakwa didalam melakukan korupsi sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Appeals are ordinary legal efforts available to litigant parties if they are not satisfied with the verdict of the first-tier court. The purpose of the appeal itself is to re-examine the first-degree court's decision whether it has been true regarding the facts or aspects of its law. The formulation of the problem in this study is whether the reason for the Public Prosecutor's appeal in Decision No. 28 / PID. SUS/2020/PT. DKI has been in accordance with Article 67 jo. Article 233 of the Kuhap and how the legal consideration of the high court judges in improving the verdict in Decision No. 28 / PID. SUS/2020/PT. DKI. This research uses normative juridical methods, the data source used is secondary data obtained from literature studies in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Results of research in Verdict No. 28/PID. SUS/2020/PT. DKI that the appeal submitted by the Public Prosecutor is carried out in accordance with the procedures and conditions contained in Article 67 jo. Article 233 of the Kuhap because the application was submitted against the verdict of the prosecution. Such conformity can be seen in the subjects who submit an appeal, the conformity of the district court's decision, and the appeal filed in accordance with the grace period specified in the Kuhap. Consideration of high court judges in correcting the verdict on Decision No. 28/PID. SUS/2020/PT. DKI is carried out based on juridical considerations and non-juridical considerations. Juridical considerations are based on the fulfillment of all elements of the article charged and there have been 2 valid evidences. In sociological considerations, the panel of judges was less careful in paying attention to the actions of defendants who played an active role in committing criminal acts of corruption and the actions of defendants that impacted the community, especially sports athletes. Regarding philosophical considerations, the panel of judges in sentencing prison is also still very low considering the role of the Defendant in committing corruption so it is feared that it does not have a deterrent effect on the Defendant. |
|---|
| Kata kunci | Upaya Hukum Banding, Tindak Pidana Korupsi, Perbaikan Hukuman |
|---|
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Sanyoto, S.H., M.Hum. |
|---|
| Pembimbing 3 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2022 |
|---|
| Jumlah Halaman | 23 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-03-28 08:50:37.824643 |
|---|