Artikel Ilmiah : E1A018037 a.n. YUNITA CHAIRANI SILALAHI
| NIM | E1A018037 |
|---|---|
| Namamhs | YUNITA CHAIRANI SILALAHI |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 410/Pid.Sus/2020/PN.Pal) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Kemajuan teknologi membuat perederan kosmetika di Indonesia semakin berkembang diikuti dengan meningkatnya budaya konsumtif masyarakat. Hal ini menjadi celah bagi pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dengan mengedarkan produk kosmetika tanpa izin edar. Produk kosmetika tersebut sangat merugikan hak-hak konsumen karena tidak memberikan informasi yang lengkap serta mengandung bahan yang membahayakan kesehatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetika tanpa izin edar dari badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN.Pal). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi peneilitan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks deskriptif sistematis, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam putusan nomor 410/Pid.Sus/2020/PN.Pal, Hakim menetapkan Yunita mandasari alias Uni telah melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, hal tersebut sesuai dengan tidak mengindahkan Pasal 4 huruf a dan huruf c, Pasal 7 huruf a, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS OF COSMETIC PRODUCTS WITHOUT MARKETING PERMIT FROM THE DRUG AND FOOD CONTROL BOARD BASED ON LAW NO. 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION (STUDY DECISION NUMBER 410/Pid.Sus/2020/PN.Pal) By: Yunita Chairani Silalahi E1A018037 ABSTRACT Technology makes cosmetic progress in Indonesia growing rapidly with the consumptive culture of society. This is a gap for business actors who do not have good intentions by distributing cosmetic products without a distribution permit. These cosmetic products are very detrimental to the rights of consumers because they do not provide complete information and endanger the health of consumers. This study aims to determine the legal protection of consumers of cosmetic products without marketing authorization from the Food and Drug Supervisory Agency based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Study of Decision Number 410/Pid.Sus/2020/PN.Pal). The method used in this research is normative juridical with descriptive analytical research specifications. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method was carried out by literature study, the data obtained were presented with descriptive systematic text, and the data analysis method used was a qualitative normative method. Based on the research results, it can be concluded that consumers have received legal protection as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In the decision number 410/Pid.Sus/2020/PN.Pal, the Judge determined that Yunita mandasari alias Uni had violated Article 197 in conjunction with Article 106 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health which stated that pharmaceutical preparations and medical devices only may die after obtaining a distribution permit, this is in accordance with not heeding Article 4 letters a and c, Article 7 letter a, Article 9 paragraph (1), and Article 10 letter e of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. |
| Kata kunci | Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetika |
| Pembimbing 1 | M.I. Wiwik Yuni Hastuti, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | H. Suyadi, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Hj. Krisnhoe Kartika W, S.H., M.Hum. |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | 2022-03-18 15:42:23.575654 |