Artikel Ilmiah : E1A018144 a.n. MONICA YULIANA ANGGRAENI

Kembali Update Delete

NIME1A018144
NamamhsMONICA YULIANA ANGGRAENI
Judul ArtikelPENOLAKAN PEMBERIAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)
Abstrak (Bhs. Indonesia)Tindak pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan secara
terorganisasi. Penyelesaian tindak pidana terorganisasi ini cenderung sulit. Hal
yang mendasari sulitnya penyelesaian tindak pidana tersebut dikarenakan tindak
pidana terorganisasi dilakukan oleh banyak orang. Salah satu upaya untuk
menyelesaikan tindak pidana terorganisasi adalah dengan dihadirkannya seorang
Justice Collaborator. Pelaku tindak pidana tidak semuanya dikategorikan sebagai
Justice Collaborator, ada identifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai Justice
Collaborator. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst memuat mengenai
pertimbangan hakim mengenai penolakan pemberian status Justice Collaborator.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan
perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah
data sekunder. Data tersebut kemudian diolah dengan reduksi data, display data
serta kategorisasi data, lalu kemudian disajikan dengan teks naratif dan dianalisa
dengan menggunakan metode yuridis normatif bersifat kualitatif. Penelitian ini
dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst yang
memperoleh data sebagai berikut: majelis hakim sudah tepat dalam memutuskan
penolakan permohonan status Justice Collaborator yang diajukan oleh Terdakwa
Joko Soegiarto Tjandra. Alasan penolakan permohonan tersebut adalah Terdakwa
Joko Soegiarto Tjandra tidak memenuhi syarat sebagaimana seseorang dapat
diidentifikasikan menjadi Justice Collaborator. Syarat seseorang dapat dikatakan
sebagai Justice Collaborator belum ada peraturan perundang-undangan yang pasti
mengenai Justice Collaborator maka, syarat mengenai identifikasi seseorang
dapat dikatakan sebagai Justice Collaborator terdapat di dalam SEMA Nomor 04
Tahun 2011.
Abtrak (Bhs. Inggris)Corruption is a crime that can be carried out in an organized manner. The
resolution of organized crime tends to be difficult. The thing that underlies the
difficulty of solving these crimes is because organized crimes are committed by
many people. One of the efforts to resolve organized crime is the presence of a
Justice Collaborator. One of the efforts to resolve organized crime is the presence
of a Justice Collaborator. Not all of the perpetrators of criminal acts are
categorized as Justice Collaborator, there is an identification that someone can
be said to be Justice Collaborator. This research is a qualitative research with a
statute approac and case approach. The data used is secondary data. The data is
the processed by data reduction, data display and data categorization, the the
data is presented with narrative text and analyzed using a qualitative normative
juridical method. The research was conducted based on Decision Number
50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst which obtained the following data: the panel of
judges was right in deciding the rejection of the application for Justice
Collaborator status submitted by the Defendant Joko Soegiarto Tjandra. The
reason for the rejection of the application was that the Defendant Joko Soegiarto
Tjandra did not meet the requirements as someone could be identified as a Justice
Collaborator. The requirement for someone be said to be Justice Collaborator,
the is no statutory regulation that definitely regulates the Justice Collaborator, so
the requirements regarding the identification of a person can be said to be a
Justice Collaborator contained in SEMA Nomor 04 of 2011.
Kata kunciTindak Pidana Korupsi, Justice Collaborator, Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst
Pembimbing 1Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.
Pembimbing 2Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H.
Pembimbing 3Weda Kupita, S.H., M.H.
Tahun2022
Jumlah Halaman20
Tgl. Entri2022-02-21 19:41:43.052033
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.