| NIM | E1A017226 |
|---|
| Namamhs | NICO LYSANDER |
|---|
| Judul Artikel | PENOLAKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS KORUPSI RISYANTO SUANDA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN JKT.Pst)
|
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak pidana korupsi merupakan Extra ordinary crime yang penanganan atau penjatuhan pidana bagi koruptor haruslah berbeda dari penanganan tindak pidana biasa. Salah satu istilah yang dikenal dalam pengungkapan tindak pidana korupsi adalah justice collaborator. Pada pelaksanaan justice collaborator terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar bisa menjadi justice collaborator, sehingga sering terjadi penolakan karena tidak memenuhi syarat. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisa terkait penolakan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Risyanto Suanda pada Putusan No. 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN JKT.Pst. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai penolakan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Risyanto Suanda dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan justice collaborator yang diajukan oleh Risyanto Suanda sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu SEMA No.4 Tahun 2011. Dasar pertimbangan hukum hakim yaitu dengan memerhatikan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama dan dakwaan kumulatif kedua yang telah terpenuhi. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The crime of corruption is an extra ordinary crime whose handling or criminal investigation for corruptors must be different from the handling of ordinary criminal acts. One of the known terms in the disclosure of criminal acts of corruption is justice collaborator. In the implementation of justice collaborators there are conditions that must be met in order to become a justice collaborator, so there is often a rejection because it does not qualify. Related to this, the author is interested in analyzing the rejection of justice collaborators in corruption crimes committed by Risyanto Suanda in Decision No. 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN JKT.Pst. This research discusses the issue of the rejection of justice collaborators in corruption crimes committed by Risyanto Suanda and the judge's legal consideration in imposing criminal charges against defendants. This research uses normative juridical approach methods with descriptive research specifications. The study also used secondary data obtained through literature and deciphered in narrative text. The results showed that the rejection of the application of justice collaborator submitted by Risyanto Suanda was appropriate and in accordance with the applicable provisions of SEMA No.4 of 2011. The basis of the judge's legal consideration is to pay attention to the elements of the crime of corruption as indicted in the first alternative cumulative indictment and the second cumulative charge that has been fulfilled. |
|---|
| Kata kunci | Tindak Pidana Korupsi, Justice collaborator. |
|---|
| Pembimbing 1 | Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H |
|---|
| Pembimbing 2 | Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2022 |
|---|
| Jumlah Halaman | 14 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-02-13 16:20:57.059943 |
|---|