Artikel Ilmiah : E1A016290 a.n. ABIGAIL DWI PANGESTU

Kembali Update Delete

NIME1A016290
NamamhsABIGAIL DWI PANGESTU
Judul ArtikelPEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN
Abstrak (Bhs. Indonesia)Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan atau dapat dibatalkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridus normatif, spesifikasi penelitian prespektif analisis, teknik pengumpulan data studi keperpustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permohonan pada putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk Hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Pada kasus ini Majelis Hakim dapat menambahkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974 Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Tahun 1974. Jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.
Abtrak (Bhs. Inggris)The conditions for a valid marriage are regulated in Chapter II of Article 6 to Article 12 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage is said to be valid if it fulfills the conditions and pillars of marriage that have been determined. If the marriage is carried out not meeting the conditions and pillars of marriage specified, then the marriage becomes invalid and the marriage can be canceled or can be canceled. The formulation of the problem in this study is how the legal considerations of the judge in granting the application for marriage annulment are due to the non-fulfillment of the conditions and pillars of marriage (Juridical Review of the Mimika Religious Court Decision Number 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk). The method used in this research is normative juridical, analytical perspective research specifications, library study data collection techniques with an inventory, the collected data is then presented in the form of narrative texts and qualitative normative analysis.
Based on the results of the study, it can be concluded that the application for decision No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk. The judge in deciding this case is based on Article 26 paragraph (1) of the Marriage Law No. 1 of 1974 jo. Article 71 letter (e) Compilation of Islamic Law. In this case, the Panel of Judges may add Article 14 of the 1974 Compilation of Islamic Law concerning the Pillars and Conditions of Marriage and Article 6 paragraph (1) of the 1974 Marriage Law. Jo. Article 16 Compilation of Islamic Law.
Kata kunciPembatalan Perkawinan, tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan
Pembimbing 1Haedah Faradz, S.H., M.H.
Pembimbing 2Drs. Noor Asyik, M.Ag.
Pembimbing 3Dr. Siti Muflichah, S.H., M.H
Tahun2022
Jumlah Halaman20
Tgl. Entri2022-02-09 12:51:14.130901
Cetak Bukti Unggah
© Universitas Jenderal Soedirman 2026 All rights reserved.