Artikel Ilmiah : E1A017348 a.n. MA'RIFATUN JABRIYAH
| NIM | E1A017348 |
|---|---|
| Namamhs | MA'RIFATUN JABRIYAH |
| Judul Artikel | TINDAK PIDANA KEPABEANAN DALAM BENTUK KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN DENGAN FISIK BARANG (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2119/Pid.Sus/2016/Pn.Tng) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak pidana kepabeanan menjadi masalah serius dalam pelaksanaan ekonomi negara yang menyebabkan banyak uang negara tidak terserap sehingga menghambat target yang ditetapkan negara melalui pungutan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tindak pidana kepabeanan dilakukan oleh oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku. Penelitian ini membahas bagaimana proses penyidikan tindak pidana kepabeanan dalam bentuk ketidaksesuaian dokumen dengan fisik barang dan bagaimana pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana kepabeanan dalam bentuk ketidaksesuaian dokumen dengan fisik barang dalam putusan perkara Nomor.2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul disajikan dalam bentuk teks naratif dengan model analisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana kepabeanan diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam hal ini kurang tepat karena hakim berpendapat tidak adanya unsur kesengajaan dan perbuatan terdakwa bukan merupakan pidana. Menurut peneliti perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 1995 Tentang Kepabeanan. Hal ini berdasarkan pendapat Simons yang melanggar unsur kesengajaan. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Customs crime is a big problem in the implementation of the state economy since it results in a significant amount of state money not being absorbed, hampereding the state's targets set through levies from the Directorate General of Customs and Excise. Customs crimes are carried out by individuals who want to make big profits by violating the applicable export-import procedures. This study discusses how the process of investigating customs crimes in the form of document differences with physical goods and how the judge's judgment on customs crimes in the form of document discrepancies with physical goods in case decisions Number.2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng. The method of this research is using normative juridical, with prescriptive analysis research specifications, library study data gathering with an inventory, and data provided in the form of narrative text using a normative qualitative analysis model. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the customs crime investigation process is regulated in Article 112 of Law no. 17 of 2006 concerning Customs. The basis for the judge's consideration in this case is not appropriate because the judge believes that was no purposeful element and the defendant's act were not criminal. According to the research, the Defendant's activities constituted an act that fulfilled the elements of a criminal act that violated Article 103 letter a of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs. This is based on Simons’opinion which violates the element of intent. |
| Kata kunci | Tindak Pidana Kepabeanan, Dokumen, Fisik Barang |
| Pembimbing 1 | Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Dr. Dwi Hapsari Retnaningrum, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Rani Hendriana, S.H., M.H. |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2022-02-06 18:47:27.103648 |