| NIM | E1A017015 |
|---|
| Namamhs | MAULINA DESITA RIANI |
|---|
| Judul Artikel | PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Banding Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Muchammad Romahurmuziy selaku Anggota DPR RI bersama-sama dengan Lukman Hakim selaku Menteri Agama RI menerima suap untuk pengangkatan jabatan Haris Hasanuddin dan Muh. Muafaq Wirahadi di lingkungan Kementerian Agama. Penuntut umum dalam Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst menuntut Terdakwa Muchammad Romahurmuziy dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp46.400.000,00, dan pencabutan hak untuk dipilih dari jabatan publik selama 5 tahun. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00. Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menerima permohonan banding pada tindak pidana korupsi serta pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi dalam menjatuhkan hukuman pidana lebih ringan dari majelis hakim tingkat pertama. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi dokumen dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa Muchammad Romahurmuziy telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst yang telah memenuhi syarat formil yaitu melalui prosedur permohonan banding dengan tenggang waktu yang tertera dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP serta syarat materiil yang memuat alasan-alasan dari pemohon banding yang diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding. Permohonan banding tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI dengan mengadili sendiri, yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangannya mengurangi hukuman penjara menjadi 1 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 dikarenakan terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 kepada Haris Hasanuddin selaku pemberi suap. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The Corruption Crime committed by Muchammad Romahurmuziy as a Member of the Indonesian Parliament together with Lukman Hakim as the Minister of Religion of the Republic of Indonesia accepted bribes for the appointment of Haris Hasanuddin and Muh. Muafaq Wirahadi in the Ministry of Religion. The public prosecutor in The Verdict Number 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst demanded the Defendant Muchammad Romahurmuziy to be sentenced to 4 years in prison and a fine of Rp250,000,000.00, and to pay compensation in the amount of Rp46,400,000.00, and revocation of the right to be elected from public office for 5 years. Meanwhile, the Panel of Judges of the Central Jakarta District Court sentenced the defendant to a prison term of 2 years and a fine of Rp100,000,000.00. This study aims to find out about the considerations of the panel of judges in accepting appeals for criminal acts of corruption and the considerations of the panel of high court judges in imposing a lighter sentence than the panel of first-level judges. The type of research used is normative research with analytical prescriptive research specifications, methods of collecting legal materials using document and literature study methods. Based on the results of the research, the Public Prosecutor at the Corruption Eradication Commission and the Defendant Muchammad Romahurmuziy have submitted an appeal against Verdict Number 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst which has fulfilled the formal requirements, namely through the appeal procedure with a grace period of time which is stated in Article 233 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code as well as the material requirements that contain the reasons for the appeal applicant which are described in the memorandum of appeal and counter memorandum of appeal. The appeal request was granted by the DKI Jakarta High Court Judges in Verdict Number 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI by adjudicating themselves, namely declaring that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of corruption jointly and continuously. However, the Panel of the DKI Jakarta High Court Judges in their consideration reduced the prison sentence to 1 year and a fine of Rp100,000,000.00 because the defendant had returned Rp250,000,000.00 to Haris Hasanuddin as the bribe giver. |
|---|
| Kata kunci | Tindak Pidana Korupsi, Upaya Hukum Banding, Pertimbangan Hakim |
|---|
| Pembimbing 1 | Sanyoto, S.H., M.Hum. |
|---|
| Pembimbing 2 | Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. |
|---|
| Tahun | 2022 |
|---|
| Jumlah Halaman | 21 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-02-01 19:36:53.801077 |
|---|