| NIM | E1A017221 |
|---|
| Namamhs | RICO VIANDI SIMAMORA |
|---|
| Judul Artikel | TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 37/Pid.B/2017/PN Sdw) |
|---|
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pembelaan terpaksa merupakan bagian dari alasan penghapus pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Permasalahan yang sering timbul dalam penerapan pembelaan terpaksa ini adalah terkait pemahaman dan akibat hukum yang berlaku dalam pembelaan terpaksa. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisa terkait penerapan pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN. Sdw. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus adanya pembelaan terpaksa terhadap Terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan diuraikan secara teks naratif dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN. Sdw telah memenuhi unsur tindak pidana antara lain: adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yakni rasa sakit, luka pada tubuh, akibat yang menjadi tujuan satu-satunya dan akibat yang tidak disadari yaitu kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus mendasarkan alasan penghapus pidana karena pembelaan terpaksa dalam Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN. Sdw, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang merupakan alasan pembenar, Terdakwa telah terbukti bersalah dan memenuhi dakwaan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan Terdakwa dianggap benar yang menhilangkan sifat melawan hukumnya, maka dari itu Terdakwa seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan dan bukan dibebaskan dari segala dakwaan sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim, hal ini sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP. |
|---|
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Forced defense is part of the reason for criminal removal that can eliminate the unlawful nature of an act. The problem that often arises in the application of this forced defense is related to the understanding and consequences of the law that applies in forced defense. In this regard, the author is interested in applying the application of forced defense in the crime of persecution that causes death in Verdict No. 37 / Pid.B / 2017 / PN. Sdw. This study addresses the issue of the elements of the crime of persecution that causes death and the judge's legal consideration in deciding the existence of a forced defense against the Defendant. This research uses normative juridical approach methods with descriptive research specifications. The study also used secondary data obtained through literature and deciphered in narrative text. The results showed that the crime of persecution that caused death in Verdict No. 37/ Pid.B/2017/PN. Sdw has fulfilled the elements that include intentionality, the existence of actions, the consequences of actions that are pain, injuries to the body, consequences that are the sole purpose and unconscious consequences of death or loss of one's life. The basis of the Judge's legal consideration in deciding the basis of the reason for criminal removal because the defense was forced in Decision No. 37 / Pid.B / 2017 / PN. Sdw, has been in accordance with the provisions of Article 49 Paragraph (1) of the Criminal Code on forced defense. The defense must be considered as a reason for the violation because the defendant's actions have been proven guilty and fulfill the charges indicted, but the defendant's actions are considered right in order to protect themselves from attacks that lead to him so that his unlawful nature is eliminated, therefore the defendant should be released from all charges and not acquitted of all charges as decided by the Judge, This is in accordance with Article 191 Paragraph (2) of the KUHAP. |
|---|
| Kata kunci | Pembelaan terpaksa, Penganiayaan |
|---|
| Pembimbing 1 | Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 2 | Rani Hendriana, S.H., M.H. |
|---|
| Pembimbing 3 | |
|---|
| Tahun | 2022 |
|---|
| Jumlah Halaman | 22 |
|---|
| Tgl. Entri | 2022-01-31 13:55:08.212732 |
|---|