Artikel Ilmiah : E2A016021 a.n. ESSY PRANATA
| NIM | E2A016021 |
|---|---|
| Namamhs | ESSY PRANATA |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAERAH KABUPATEN CILACAP |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Cilacap merupakan salah satu unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan. Salah satu tugas DPKUKM adalah mengelola hasil retribusi pelayanan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dalam meningkatkan Pendapatan Retribusi pelayanan Pasar Daerah Kabupaten Cilacap serta faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pelayanan pasar daerah kabupaten Cilacap. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Lokasi penelitian adalah DPKUKM kabupaten Cilacap. Sumber bahan hukum penelitian diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan retribusi pelayanan pasar dan bahan hukum sekunder berupa arsip dari DPKUKM. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar daerah Kabupaten Cilacap tidak terlepas dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap. Adanya perubahan tarif diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 163 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pada Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap, dapat meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar. Dengan adanya pencapaian target retribusi pelayanan pasar, DPKUKM mendapatkan insentif atas dasar pancapaian kinerja tertentu yaitu dapat meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar karena target yang ditentukan dapat terealisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Pasar Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Pasar Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020. Faktor yang mempengaruhi adalah subyek dan obyek retribusi, tarif retribusi, sistem pemungutan retribusi dan maraknya perkembangan toko modern yang ada di kabupaten Cilacap. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Implementasi Kebijakan, Retribusi Pelayanan Pasar. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The Trade Office of Small and Medium Enterprises Cooperatives (DPKUKM) of Cilacap Regency is one of the elements of regional autonomy which has the task of assisting the Regent in carrying out government affairs which are the authority of the Region in the field of Trade. One of the tasks of DPKUKM is to manage the results of market service fees in accordance with Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Market Service Fees in Cilacap Regency. The purpose of this study was to determine the implementation of the policy of the Small and Medium Enterprises Cooperative Trade Office in increasing the Revenue of Regional Market Service Charges in Cilacap Regency and the factors that influence the Cilacap Regency regional market service levy. The research was conducted with a normative juridical approach. The research location is DPKUKM Cilacap district. Sources of legal research materials were obtained from primary legal materials, namely laws and regulations related to market service fees and secondary legal materials in the form of archives from DPKUKM. The results of the research on the implementation of the policy of the Small and Medium Enterprises Cooperative Trade Office in increasing the revenue of the regional market service retribution in Cilacap Regency cannot be separated from the Cilacap Regency Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Market Service Retribution in Cilacap Regency. Changes in rates are regulated in the Cilacap Regent's Regulation Number 163 of 2019 concerning Changes in Charges Tariffs in Appendix II of the Cilacap Regency Regional Regulations Number 5 of 2011 concerning Market Service Fees in Cilacap Regency, can increase market service retribution revenues. With the achievement of the market service retribution target, DPKUKM gets incentives on the basis of certain performance achievements, namely it can increase market service retribution income because the specified target can be realized as regulated in Cilacap Regent Regulation Number 32 of 2019 concerning Achievement of Performance Targets on Market Acceptance at the Cooperative Trade Office Small and Medium Enterprises in Cilacap Regency for Fiscal Year 2019 and Cilacap Regent Regulation Number 37 of 2020 concerning Achievement of Performance Targets for Market Acceptance at the Trade Office of Small and Medium Enterprises Cooperatives in Cilacap Regency for Fiscal Year 2020.The influencing factors are the subject and object of retribution, levy tariffs, retribution collection system and the widespread development of modern shops in Cilacap district. Keywords: Regional Autonomy, Policy Implementation, Market Service Retribution |
| Kata kunci | Otonomi Daerah, Implementasi Kebijakan, Retribusi Pelayanan Pasar. |
| Pembimbing 1 | Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 125 |
| Tgl. Entri | 2022-01-27 23:59:36.312906 |