Artikel Ilmiah : E1A014039 a.n. ELIN AGUSTINA
| NIM | E1A014039 |
|---|---|
| Namamhs | ELIN AGUSTINA |
| Judul Artikel | IMPLEMENTASI PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG – UNDANG NARKOTIKA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2014/PN Pbg.) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan luar biasa yang terorganisir. Penanggulangan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu pengaturan dalam undang-undang tersebut adalah pemberian sanksi di bawah batas minimum melalui putusan Hakim. Salah satu kasus yang diputus dibawah batas minimum khusus yang diatur dalam undang-undang adalah Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2014/PN Pbg. Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini meliputi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang dan implementasi penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang di tentukan oleh undang-undang yaitu berdasarkan kepada perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdapat dua alat bukti yang sah berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut terdapat implementasi hukum yaitu Hakim dalam menjatuhkan pidana harus membuat pertimbangan hukum berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi, peran dan akibat perbuatan si terdakwa serta demi terwujudnya tujuan hukum sehingga Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu agar Hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana Narkotika lebih memperhatikan terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, karena seorang Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak sehingga Hakim dalam melakukan penafsiran/penemuan hukum tidak akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Kata Kunci: Narkotika, Pemidanaan, Implementasi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT Narcotics crime is an unlawful act and is an extraordinary organized crime. Narcotics crime countermeasures are regulated in Law Number 35/2009 about Narcotics. One of the countermeasures in the law is the provision of sanctions below the minimum limit through a Judge's decision. One of the cases decided under the special minimum threshold provided for the law is the Decision Number 139/Pid.Sus/2014/PN Pbg. The problems studied in this thesis include the basic consideration of the Judge’s verdict to the criminal under the special minimum limit determined by the law and the implementation of criminal imprisonment below the specific minimum limit determined by the law. The method used in this research is normative juridical method with specifically in descriptive analytical research. Data sources used in this study is in the form of secondary data obtained through literature study and systematically described. The data analysis method used in this study is a qualitative normative method. Based on the results of research and discussion, the legal basis for the Judge's decision in imposing a crime is below the specific minimum limit determined by the law that is based on the defendant's actions which have been proven legally and convincingly guilty, fulfill the indictment elements of the Public Prosecutor namely Article 111 paragraph (1) jo Article 132 paragraph (1) of Law Number 35/2009 about Narcotics and there are two valid evidences in the form of witness statements and defendant statements. Based on this, the judge can apply the law, namely the judge in imposing a crime must make legal considerations based on the evidence and facts revealed at the trial, as well as the application of the severity of the crime that must be adjusted to what is the motivation, role and consequences of the act and the realization of legal goals to impose a sentence on the Defendant for 1 (one) year. Suggestions that can be conveyed by the author is that judges in imposing decisions on narcotics crimes pay more attention to the realization of legal goals, namely justice, certainty and benefit, because a judge to carry out law and justice does not take sides with judges in carrying out / finding the law will not make a difference in imposing a crime. Keywords: Narcotics, Verdict, Implementations. |
| Kata kunci | Narkotika, Pemidanaan, Implementasi. |
| Pembimbing 1 | Dr. DWI HAPSARI RETNANINGRUM, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | HARYANTO DWIATMODJO, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 3 | Dr. SETYA WAHYUDI, S.H., M.H. |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2022-01-27 10:01:38.838673 |