Artikel Ilmiah : E1A017045 a.n. RAMANDITYA AFGAN SABILLA
| NIM | E1A017045 |
|---|---|
| Namamhs | RAMANDITYA AFGAN SABILLA |
| Judul Artikel | PENERAPAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN PETARUKAN DENGAN CV. DUA SEGITIGA NOMOR: 027.2/819/2018 |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perjanjian jasa konstruksi ditinjau dari aspek Hukum Perdata, serta untuk menganalisis akibat hukum dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebakan karena pembayaran kepada penyedia jasa yang tertunda dalam Perjanjian Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Petarukan dengan CV. Dua Segitiga Nomor:027.2/819/2018. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Surat Perjanjian Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Kecamatan Petarukan dengan CV. Dua Segitiga Nomor:027.2/819/2018, dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, peraturan laporan, serta catatan-catatan, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan internet. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa, Pertama Perjanjian Jasa Konstruksi termasuk kedalam perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang terletak dalam Pasal 1601 KUHPerdata, didalam perjanjian jasa konstruksi terdapat 2 macam jenis perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan yaitu Konsultasi Jasa Konstruksi yang termasuk dalam Perjanjian Jasa dan Pekerjaan Konstruksi yang termasuk kedalam Perjanjian Pemborongan. Kedua Bila terjadi kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PPK, maka pihak CV. Dua Segitiga dapat mengajukan suatu kompensasi, Bentuk kompensasi dapat berupa ganti rugi atau perpanjangan waktu pekerjaan kompensasi hanya dapat diberikan berdasarkan data penunjang dan penghitungan kompensasi yang diajukan. Walau hal tersebut tidak disebutkan dalam kontrak kerja konstruksi namun ketentuan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap penyedia jasa. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research aims to analyze the construction of the construction service agreement in terms of the Civil Law aspect, as well as to analyze the legal consequences in case of a delay in the completion of work caused by delayed payments to service providers in the Petarukan District Office Building Procurement Agreement with CV. Dua Segitiga Number: 027.2/819/2018. Judging from the purpose, this research is a descriptive type of normative legal research using qualitative methods. In this research, the data used came from secondary data sources consisting of primary legal materials in the form of a Procurement Agreement Letter for the Petarukan District Office Building with CV. Dua Segitiga Number: 027.2/819/2018, and statutory regulations, secondary legal materials in the form of literature, report regulations, as well as notes, and tertiary legal materials consisting of dictionaries, encyclopedias, and the internet. After the data was obtained, qualitative data analysis was carried out. Based on the results of research and data analysis, it can be concluded that First, the Construction Services Agreement is included in the agreements to carry out the work which is located in Article 1601 of the Civil Code, in the construction service agreement there are 2 types of agreements to carry out the work, namely Construction Services Consultancy which includes in the Contract of Services and Construction Works which are included in the Contracting Agreement. Second If there is a loss due to default by the PPK, then the CV. Dua Segitiga can apply for a compensation. The form of compensation can be in the form of compensation or an extension of the work time. Compensation can only be given based on supporting data and calculation of the proposed compensation. Although this is not stated in the construction work contract, this provision is contained in the legislation as a form of protection for service providers. |
| Kata kunci | Jasa Konstruksi, Hukum Perdata, Wanprestasi. |
| Pembimbing 1 | Nur Wakhid, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Mukhsinun, S.H., M.H. |
| Tahun | 2022 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2022-01-17 19:46:17.126439 |