Artikel Ilmiah : E1A017257 a.n. CAHYAWATI
| NIM | E1A017257 |
|---|---|
| Namamhs | CAHYAWATI |
| Judul Artikel | PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN SEORANG DOKTER TERHADAP PASIEN DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BANDA ACEH (Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2921 K/Pdt/2018) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Dalam pandangan hukum perdata, hubungan dokter dengan pasien menimbulkan hak dan kewajiban. Dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2921 K/Pdt/2018 dan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan besaran kerugian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2921 K/Pdt/2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, spesifikasi penelitian preskriptif, sumber data sekunder dengan metode penyajian dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis, metode analisis data yang digunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menentukan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa mengkualifisir unsur mana yang dilanggar. Menurut penulis, perbuatan Tergugat I yang telah lalai dalam melaksanakan tugasnya dengan tidak hadir pada saat piket jaga merupakan melanggar hak subyektif orang lain. Perbuatan Tergugat I tersebut juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yaitu dengan tidak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar prosedur operasional. Dengan tidak hadirnya Tergugat I pada saat piket jaga merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain berupa hilangnya nyawa tanpa kepentingan yang layak sehingga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain. Terkait pertanggungjawaban Tergugat, yang bertanggung jawab adalah Tergugat I (Dokter) atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata, Tergugat II (Rumah Sakit) dan Tergugat III (Dokter) atas dasar Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Besarnya ganti rugi ialah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng dengan porsi tanggung jawab masing-masing Tergugat I sebesar 70%, Tergugat II sebesar 15%, dan Tergugat III sebesar 15% dari total pembayaran ganti rugi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In the view of civil law, the doctor-patient relationship creates rights and obligations. Doctors who commit acts against the law in carrying out their obligations can be held civilly responsible. This study examines the judge's legal considerations in qualifying the elements of unlawful acts in the Supreme Court's Decision Number 2921 K/Pdt/2018 and the judge's legal considerations in determining the amount of loss in the Supreme Court's Decision Number 2921 K/Pdt/2018. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and a case approach, prescriptive research specifications, secondary data sources with a presentation method in the form of narrative text and arranged systematically, the data analysis method used is normative qualitative. The results showed that the panel of judges determined that Defendant I had committed an unlawful act without qualifying which element was violated. According to the author, the act of Defendant I who had been negligent in carrying out his duties by not being present at the time of picket guard was a violation of the subjective rights of others. The actions of Defendant I also contradicted the legal obligations of the maker, namely by not providing medical services in accordance with standard operating procedures. The absence of Defendant I at the time of picket guard is an act that is very detrimental to others in the form of loss of life without proper interest so that it is contrary to propriety that must be respected in public relations regarding oneself or other people's goods. Regarding the accountability of the Defendants, those responsible are Defendant I (Doctor) on the basis of Article 1365 of the Civil Code, Defendant II (Hospital) and Defendant III (Doctor) on the basis of Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code. The amount of compensation is Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) which must be paid jointly and severally with the responsibility portion of each Defendant I of 70%, Defendant II of 15%, and Defendant III of 15% of the total compensation payment. |
| Kata kunci | Perbuatan Melawan Hukum, Kelalaian, Ganti Rugi |
| Pembimbing 1 | Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Mukhsinun, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D. |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 30 |
| Tgl. Entri | 2021-12-24 16:12:28.646622 |