Artikel Ilmiah : E1A116041 a.n. MOHAMMAD ILALANG NARESWARA
| NIM | E1A116041 |
|---|---|
| Namamhs | MOHAMMAD ILALANG NARESWARA |
| Judul Artikel | KEDUDUKAN SULTAN YOGYAKARTA SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, “Negara Indonesia adalah Kesatuan yang berbentuk Republik.” Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah – daerah provinsi, dan daerah – daerah provinsi itu terbagi lagi menjadi daerah – daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah kabupaten dan kota mempunyai struktur pemerintahan daerah masing – masing yang diatur dan ditetapkan oleh undang – undang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) sesudah amandemen disebutkan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut yang menjadi dasar hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, UUD NRI 1945 telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa yang berhak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam, jadi pemerintah hanya mengakui Sultan dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Indonesia yang menganut konsep negara kesatuan tidak mengenal adanya negara bagian atau tidak ada negara di dalam negara, dan pemerintahan yang berdaulat hanya ada satu yaitu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara baik di pusat maupun daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, data yang terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapati bahwa hanya yang bertakhta sebagai Sri Sultan Hamengku Bowono yang dapat mengisi jabatan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan gubernur lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kata Kunci : Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | The form of the Indonesian state is unitary as stated in Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, "The Indonesian State is a Unity in the form of a Republic". The Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provincial regions, and the provincial regions are further divided into regencies and cities. Each district and city has its own regional government structure which is regulated and determined by law. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B paragraph (1) after the amendment it is stated that, "The state recognizes and respects special or special regional government units that are regulated by law". These provisions are the legal basis for the Special Region of Yogyakarta. Given the vast territory of Indonesia, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has provided a constitutional basis for the administration of local government in Indonesia as outlined in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. The Special Region of Yogyakarta is one of the special regions in Indonesia. This is regulated in Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. Based on this provision, it is stated that those who are entitled to become Governor and Deputy Governor are Sultan Hamengku Buwono and Adipati Paku Alam, so the government only recognizes the Sultan and Duke of Paku Alam who are on the throne as candidates for Governor and candidates for Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta (DIY). Indonesia, which adheres to the concept of a unitary state, does not recognize the existence of states or states within the state, and there is only one sovereign government, namely the central government which has the highest power and authority in the field of state government, both at the center and in the regions. This study uses a normative juridical approach, with analytical descriptive specifications, the data sources used are primary and secondary data, the data collected is presented in a systematic description with qualitative normative methods. Based on the results of research and discussion, it was found that only those who enthroned as Sri Sultan Hamengku Bowono could fill the position as Governor of the Special Region of Yogyakarta. The governor's authority is further regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Keywords Special Region of Yogyakarta, Regional Leader, Local Government |
| Kata kunci | Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Daerah, Pemerintahan Daerah |
| Pembimbing 1 | Prof. Dr. Muhammad. Fauzan, S.H., M.Hum. |
| Pembimbing 2 | Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 19 |
| Tgl. Entri | 2021-11-17 11:28:12.102495 |