Artikel Ilmiah : E1A114083 a.n. WHISNU SETYA PRAYUDHA
| NIM | E1A114083 |
|---|---|
| Namamhs | WHISNU SETYA PRAYUDHA |
| Judul Artikel | PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) BAGI PEKERJA ATAU BURUH USAHA MENENGAH KE BAWAH DI KABUPATEN BANYUMAS |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Perlindungan hukum kepada pekerja adalah hal yang sangat penting dan salah satunya adalah sebagai peserta program Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS). Fenomena yang terjadi masih banyak tenaga kerja yang belum didaftarkan oleh perusahaanya dalam program BPJS. Perusahaan tidak mendaftarkan tenaga kerjanya program BPJS dikarenakan adanya suatu kendala terhadap pelaksanaan kepersertaan program BPJS di Kabupaten Banyumas tak terkecuali usaha menengah kecil kebawah. Tujuan penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan kepersertaan program BPJS bagi pekerja atau buruh usaha menengah kebawah di Kapupaten Banyumas serta kendala pelaksanaanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian adalah masih banyak ditemukan perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Legal protection for workers is very important and one of them is as a participant in the Social Security Service Agency (BPJS) program. The phenomenon occurs that there are still many workers who have not been registered by their companies in the BPJS program. The company did not register its workforce for the BPJS program due to an obstacle to the implementation of BPJS program participation in Banyumas Regency, including small and medium businesses. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials in the form of relevant legislation and literature books. The conclusion that can be drawn from the research is that there are still many companies that have not registered their workforce in the BPJS Employment program, this is not in accordance with Article 15 paragraph (1) of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body and Article 3 paragraph (1) Government Regulation Number 86 of 2013 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions to Employers Other Than State Administrators and Everyone, Apart from Employers, Workers, and Contribution Assistance Recipients in Social Security Providers. |
| Kata kunci | Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, BPJS |
| Pembimbing 1 | Dr. Siti Kunarti, S.H, M.H. |
| Pembimbing 2 | H.Supriyanto, S.H, M.H. |
| Pembimbing 3 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H, M.H. |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 24 |
| Tgl. Entri | 2021-11-11 14:26:37.359447 |