Artikel Ilmiah : E1A016177 a.n. ANDHIKA KUMARA DJATMIKO
| NIM | E1A016177 |
|---|---|
| Namamhs | ANDHIKA KUMARA DJATMIKO |
| Judul Artikel | PROSES BERACARA DALAM SENGKETA KEPEGAWAIAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING) (Studi Putusan Nomor: 4/G/2019/PTUN.YK) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | ABSTRAK Penelitian ini bersumber pada Putusan PTUN Yogyakarta Nomor : 4/G/2019/PTUN.YK, dilatarbelakangi oleh adanya sengketa kepegawaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur beracara pada sengketa kepegawaian dan dasar pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan KTUN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, sedangkan metode pendekatan masalahnya menggunakan metode pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis. Hasil penelitian dan pembahasan ini menemukan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa penyelesaian sengketa kepegawaian diselesaikan dengan cara menempuh upaya administratif, sedangkan pada sengketa tersebut penggugat sama sekali belum menempuh upaya administratif. Dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU-AP) penggugat harus menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan dan juga pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengeketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan. Pertimbangan hukum hakim yang menyatakan batal objek sengketa yang mana Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, padahal senyatanya Penggugat telah memperoleh sanksi administratif pada tahun 2014 dan sudah dijalaninya. Dalam aspek prosedur dan substansi, tergugat dalam menjatuhkan 2 (dua) kali sanksi administratif terhadap 1 (satu) perbuatan/ kesalahan Penggugat yang sama juga berikut penetapan tanggal berlakunya sanksi yang berlaku surut dalam Objek Sengketa. Selain itu juga sengketa kepegawaian ini telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, asas hukum kepegawaian terhadap PNS bahwa PNS tidak dapat dijatuhi hukuman/sanksi administrasi kepegawaian dua kali atau lebih untuk satu kesalahan/pelanggaran, dan melanggar Asas Ne Bis In Idem. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | ABSTRACT This research is based on the Yogyakarta Administrative Court Decision Number: 4/G/2019/PTUN.YK, motivated by a staffing dispute. This study aims to analyze the procedure for civil service disputes and the basis for the judge's legal considerations regarding the cancellation of the KTUN. This research is a normative juridical law research, while the problem approach method uses a case approach, a statutory approach, an analytical approach. The results of this research and discussion found that according to Law Number 5 of 2014 that the settlement of employment disputes was resolved by taking administrative measures, while in this dispute the plaintiff had not taken any administrative efforts at all. In Perma Number 6 of 2018 in conjunction with Law Number 30 of 2014 (UU-AP) the plaintiff must take administrative measures before filing a lawsuit and also Article 48 of Law Number 5 of 1986 also states that the new Court has the authority to examine, decide, and resolve State Administrative disputes if all administrative efforts have been used. The judge's legal considerations declared that the object of the dispute was null and void in which the Plaintiff was dismissed from his position because he had committed a crime of office or a crime related to his position, even though in fact the Plaintiff had received an administrative sanction in 2014 and has already served it. In the aspect of procedure and substance, the defendant in imposing 2 (two) administrative sanctions against 1 (one) act/error of the same Plaintiff as well as the determination of the effective date of the retroactive sanctions in the Object of the Dispute. In addition, this employment dispute is contrary to the laws and regulations, the principle of civil service law against civil servants that civil servants cannot be sentenced/sanctioned by staffing administration twice or more for one mistake/violation, and violates the Ne Bis In Idem Principle. |
| Kata kunci | Upaya Administratif, Sengketa TUN, Pertimbangan Hukum Hakim |
| Pembimbing 1 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | Sri Hartini, S.H., M.H. |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 21 |
| Tgl. Entri | 2021-11-11 12:53:03.69105 |