Artikel Ilmiah : E1A016244 a.n. PRIMADHITA TIRTA NIRWANA
| NIM | E1A016244 |
|---|---|
| Namamhs | PRIMADHITA TIRTA NIRWANA |
| Judul Artikel | ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UMAT MUSLIM UYGHUR DI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sorotan masyarakat dunia karena hak dalam HAM mempunyai kedudukan atau derajat utama dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak pemerintah komunis di Republik Rakyat Tiongkok-RRT (People’s Republic of China) berkuasa, terjadi revolusi kebudayaan. Pada 2015 hingga 2017 pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang mengintimidasi umat muslim salah satunya adalah pelarangan aktivitas keagamaan. Komite HAM PBB dan Amnesty Internasional telah melaporkan bahwa pemerintah Tiongkok telah menahan paksa satu juta rakyat Uyghur di kamp yang diduga untuk indoktrinasi politik. Dalam hal ini pemerintah Tiongkok selalu mengelak adanya pelanggaran HAM yang terjadi dengan dalih memerangi ekstremisme agama. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan mengenai kebebasan beragama serta larangan diskriminasi ras menurut hukum internasional dan mengetahui serta menganalisis tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok kepada muslim Uyghur. Pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan, sumber data menggunakan data sekunder, penyajian data dengan teks naratif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok telah menyimpang dan melanggar ketentuan Pasal 18 DUHAM mengenai kebebasan beragama dan Pasal 3 dan 5 ICERD tentang larangan diskriminasi. Tiongkok sendiri telah meratifikasi DUHAM, ICERD, dan ICESCR. Bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah Tiongkok kepada muslim Uyghur antara lain membatasi aktivitas keagamaan seperti beribadah, mengunakan atribut muslim dan melakukan penahanan paksa. Pemerintah Tiongkok mengecam adanya upaya intervensi yang dilakukan beberapa negara seperti Turki dan Amerika Serikat sehingga penyelesaian kasus menjadi tidak efektif akibat adanya batasan dari PBB mengenai intervensi. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | Human rights violations are increasingly in the spotlight of the world community because rights in human rights have a major position or degree in community life. Since the communist government in the People's Republic of China came to power, there has been a cultural revolution that has led to new religious regulations in China. In 2015 to 2017 the Chinese government issued policies that intimidate Muslims, one of which is the use of religious activities.The UN Human Rights Committee and the International Amnesty have reported that the Chinese government has forcibly detained one million Uyghurs in camps allegedly for political indoctrination. In this case the Chinese government has always avoided human rights violations that occur under the pretext of fighting religious extremism. The study aims to find out the regulation on religious freedom and ban racial discrimination under international law and to analyzed the Chinese government's human rights violations against Uyghur Muslims. Data collection by literature study method, data sources using secondary data, presentation of data with narrative text. The approach method used is a normative juridical method, descriptive research specification using qualitative normative analysis. The results showed that the Chinese government had violated and violated the provisions of Article 18 of the UDHR on religious freedom and Articles 3 and 5 of the ICERD on the prohibition of discrimination. China has ratified UDHR, ICERD, and ICESCR. Forms of violations committed by the Chinese government against Uyghur Muslims include limiting religious activities such as worship, using Muslim attributes and carrying out forced detention. The Chinese government has condemned the intervention efforts of several countries such as Turkey and the United States so that the settlement of cases becomes ineffective because there are restrictions from the United Nations on intervention. |
| Kata kunci | Kata Kunci : Pelanggaran HAM, kebebasan beragama, larangan diskriminasi |
| Pembimbing 1 | Prof Dr Ade Maman Suherman S.H.,M.Sc |
| Pembimbing 2 | Wismaningsih S.H.,M.H |
| Pembimbing 3 | Dr Noer Indriati S.H.,M.Hum |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 20 |
| Tgl. Entri | 2021-10-13 22:40:35.800046 |