Artikel Ilmiah : E1A016062 a.n. EVARIA ALFIANI RAHENDRA
| NIM | E1A016062 |
|---|---|
| Namamhs | EVARIA ALFIANI RAHENDRA |
| Judul Artikel | PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DITINJAU DARI ASPEK SUBSTANSI DAN PROSEDUR (Studi Putusan Nomor : 211/G/2017/PTUN.JKT) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Nomor 211/G/2017/PTUN. Jkt, dilatarbelakangi oleh pihak perkumpulan HTI merasa dirugikan dengan diterbitkannya KTUN yang berisi mencabut dan membubarkan perkumpulan HTI ini berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Dari perkara ini akan dianalisis mengenai legal standing Perkumpulan HTI sebagai Penggugat dan pertimbangan majelis hakim ditinjau dari aspek substansi dan prosedural dalam memutus sengketa tata usaha negara tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa legal standing Perkumpulan HTI sebagai Penggugat adalah adanya asas Praduga Rechmatig, hanya subjek Hukum yang Berhak Mengajukan Gugatan, dan pengakuanPengakuan Tergugat. Pertimbangan majelis hakim ditinjau dari aspek substansi adalah adanya perkumpulan HTI ini bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Selain itu pertimbangan para majelis hakim ditinjau dari aspek prosedural, penerbitan obyek sengketa juga tidak mengandung cacat yuridis dari penerbitannya. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This research is based on the decision of the Administrative Court Number 211/G/2017/PTUN. Jkt, against the background that the HTI association felt aggrieved by the issuance of the KTUN which contained revoking and disbanding this HTI association based on Perppu Number 2 of 2017 concerning Ormas. This case will be analyzed regarding the legal standing of the HTI Association as the Plaintiff and the consideration of the panel of judges in terms of the substance and procedural aspects in deciding the state administrative dispute. This research is a normative juridical research. The results of this study found that the legal standing of the HTI Association as a Plaintiff is the Presumption of Rechmatig principle, only legal subjects are entitled to file a lawsuit, and the defendant's confessions. The consideration of the panel of judges in terms of the substance aspect is that the existence of this HTI association aims to replace/amend Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, the consideration of the judges from a procedural aspect, the issuance of the object of dispute also does not contain juridical defects from its issuance. |
| Kata kunci | HTI, pencabutan status; prosedur, substansi. |
| Pembimbing 1 | Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. |
| Pembimbing 2 | Weda Kupita, S.H., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 22 |
| Tgl. Entri | 2021-08-30 22:19:35.520692 |