Artikel Ilmiah : E2A017051 a.n. MUCHAMMAD KURNIAJI
| NIM | E2A017051 |
|---|---|
| Namamhs | MUCHAMMAD KURNIAJI |
| Judul Artikel | KEPASTIAN HUKUM TERHADAP INVESTASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN SORONG PASCA BERLAKUNYA PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMASARAN GAS BUMI |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Sehubungan dengan kebutuhan minyak dan gas bumi setiap tahunnya yang semakin tinggi di Indonesia dan realisasi Lifting tiap tahunnya tidak dapat memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi dengan kata lain neraca migas mengalami defisit. Pemerintah Pusat melalui SKK Migas memiliki target 1 juta barel pada tahun 2030 untuk itu upaya demi upaya terus dilakukan khususnya mengenai kemudahan berusaha dan juga simplifikasi peraturan-peraturan yang disajikan kepada calon-calon investor dan para kontraktor kontrak kerja sama eksisting demi menjamin kepastian hukum, namun disaat Pemerintah Pusat sedang berupaya akan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong melalui Bupati Sorong menerbitkan suatu peraturan yaitu Peraturan Bupati Sorong Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemasaran Gas Bumi. Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian dari ketentuan hukum dari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dan hasil analisis yang dijelaskan dengan metode teks naratif yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan bahwa terbitnya Peraturan Bupati Sorong Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemasaran Gas Bumi tidak menjamin kepastian hukum terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama eksisting dan calon-calon investor yang berminat kepada wilayah kerja minyak dan gas bumi di Kabupaten Sorong karena adanya kewajiban penjualan atas gas bumi yang dihasilkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada BUMD yang ditunjuk dalam peraturan tersebut, serta Peraturan Bupati Sorong Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemasaran Gas Bumi pun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimana pengelolaan atas sumber daya alam merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | In connection with the increasing demand for oil and gas every year in Indonesia and the realization of Lifting every year it cannot meet the demand for oil and gas, in other words, the oil and gas balance is in deficit. The Central Government through SKK Migas has a target of 1 million barrels in 2030 for that efforts continue to be made, especially regarding the ease of doing business and also simplification of regulations presented to potential investors and contractors of existing cooperation contracts to ensure legal certainty, but while the Central Government is working on this, the Sorong Regency Government through the Sorong Regent issued a regulation, namely Sorong Regent Regulation Number 31 of 2019 concerning Natural Gas Marketing. This research is a normative juridical type, with a statutory approach and a conceptual approach through a study of legal provisions from secondary data obtained from primary legal materials, namely applicable laws and regulations as well as secondary, and tertiary legal materials, then analyzed separately. qualitative normative and analysis results are explained by the method of narrative text which is arranged systematically, logically and rationally. Based on the results of the analysis, it was concluded that the issuance of Sorong Regent Regulation Number 31 of 2019 concerning Natural Gas Marketing does not guarantee legal certainty for existing Cooperation Contract Contractors and potential investors who are interested in the oil and gas working area in Sorong Regency due to sales obligations. on natural gas produced by Cooperation Contract Contractors to BUMD appointed in the regulation, as well as Sorong Regent Regulation Number 31 of 2019 concerning Natural Gas Marketing is also contrary to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government where the management of natural resources is a the authority of the Central Government. |
| Kata kunci | Investment, Upstream Oil and Gas, Legal Certainty |
| Pembimbing 1 | DR. SULISTYANDARI, SH., M.HUM |
| Pembimbing 2 | DR. ABDUL AZIZ NASIHUDDIN, S.H., M.M., M.H. |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Halaman | 31 |
| Tgl. Entri | 2021-08-28 17:35:34.838087 |